MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat secara serius melibatkan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025, Polda Papua Barat menjaring masukan publik secara langsung sebagai dasar penyusunan ulang standar prosedur pelayanan kepolisian.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Brigjen Pol Yosi Muhamartha di Manokwari pada Selasa (18/11/25).
Wakapolda menegaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan Polri tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan aktif masyarakat.
Brigjen Pol Yosi Muhamartha menekankan pentingnya Polri dan publik berjalan beriringan agar pelayanan kepolisian dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, keterukuran, serta transparansi.
“Melalui forum ini, Polda Papua Barat memberikan ruang kepada masyarakat untuk menilai dan memberikan saran terhadap layanan seperti BPKB, SKCK, SPKT, dan Reskrim,” ujar Wakapolda.
Ia menjelaskan, masukan yang disampaikan masyarakat menjadi dasar bagi Polda untuk memperbaiki seluruh aspek layanan.
“Masukan ini menjadi dasar bagi kami untuk memperbaiki persyaratan, prosedur, kejelasan waktu layanan, biaya, hingga mekanisme pengaduan,” tegasnya.
Sementara itu, Karo Rena menjelaskan bahwa FKP ini merupakan rangkaian dari proses uji publik dan sinkronisasi standar pelayanan sebelum ditetapkan menjadi pedoman resmi.
Dalam kegiatan tersebut, enam satuan kerja (satker) pelayanan dibagi ke dalam empat kelompok diskusi.
“Setiap kelompok dipandu oleh perwira dan anggota pelaksana yang memanfaatkan forum ini untuk menilai kembali standar layanan yang telah disusun, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keterlibatan unsur eksternal seperti akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan media memberikan perspektif objektif yang sangat dibutuhkan dalam perumusan layanan yang lebih responsif dan berorientasi publik.
Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud keterbukaan Polda dalam menerima kritik dan saran untuk penguatan pelayanan publik.
“Masukan dari masyarakat sangat penting bagi kami. Polda Papua Barat terus mendorong budaya pelayanan yang profesional, mudah diakses, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Forum ini menjadi bukti komitmen kami dalam menjalankan prinsip Presis,” tegas Kabid Humas.
Ia juga mengajak masyarakat untuk selalu memanfaatkan kanal resmi Polda Papua Barat apabila menemukan kendala atau membutuhkan informasi layanan. (rls)
