MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo mengingatkan peran penting anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang baru saja dilantik berperan terhadap hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
Dalam sambutannya, Wamendagri John mengatakan proses pelantikan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
“Dengan dilantiknya empat anggota baru ini, MRP Papua Barat kini telah terisi lengkap dengan total 33 anggota,” ucapnya, Sabtu (23/3/2024) di Aston Niu Hotel Manokwari.
Dikatakan Wamendagri, MRP dapat menjadi wadah representasi yang efektif bagi kultur masyarakat asli Papua, yang akan berperan aktif dalam perlindungan hak-hak asli orang Papua, pemberdayaan adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, serta pemantapan kehidupan beragama.
“Tantangan ke depan bagi MRP semakin besar dan kompleks, terutama dalam mengoptimalkan perannya dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Barat, terutama bagi orang asli Papua,” tuturnya.
Dengan masa jabatan anggota MRP yang masih panjang hingga tahun 2028, MRP akan terlibat dalam berbagai proses penting seperti pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pengisian calon anggota DPR Provinsi Papua Barat dan DPR kabupaten.
Untuk itu, dukungan dari semua pihak sangatlah penting, guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan stabil. Kerjasama harmonis antara pemerintah provinsi, DPR PB, MRP, dan berbagai lembaga dan instansi lainnya akan menjadi kunci dalam mencapai kemajuan masyarakat Provinsi Papua Barat serta bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan.
“Semoga para anggota MRP yang baru dilantik dapat bersatu dalam berkarya untuk kejayaan bersama,” harap Wamendagri. (aa)
