JAKARTA,KLIKPAPUA.com- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Barat Filep Wamafma menyatakan akan mengawal agar program pendidikan pemerintah pusat menjangkau masyarakat di seluruh kabupaten di Papua Barat. Program tersebut dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Filep mengatakan, pengawasan tidak hanya menyangkut anggaran, tetapi juga memastikan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Wajib Belajar 13 Tahun, serta peningkatan kompetensi guru menjangkau anak dan sekolah di daerah secara adil.
“Kita perjuangkan hak pendidikan merata dan setara, memastikan program nasional tidak hanya terkonsentrasi di pusat kabupaten/kota, tapi juga dirasakan anak-anak di kampung, distrik, wilayah pesisir dan pegunungan,” kata Filep, Minggu (4/9/2026).
Data PIP 2026
Menurut Filep, PIP 2026 di Papua Barat telah menjangkau puluhan ribu siswa. Berdasarkan data penyaluran PIP Kemendikdasmen, tujuh kabupaten mencatat sedikitnya 25.330 penerima dengan total penyaluran sekitar Rp15,54 miliar. Rinciannya:
1. Manokwari: 10.421 siswa, sekitar Rp6,64 miliar
2. Fakfak: 6.507 siswa, sekitar Rp4,14 miliar
3. Teluk Bintuni: 5.059 siswa, sekitar Rp3,08 miliar
4. Teluk Wondama: 916 siswa, sekitar Rp441,83 juta
5. Pegunungan Arfak: 864 siswa, sekitar Rp432,38 juta
6. Kaimana: 826 siswa, sekitar Rp413,1 juta
7. Manokwari Selatan: 737 siswa, sekitar Rp386,4 juta
Filep menilai angka itu menunjukkan program pusat telah menyentuh masyarakat. Namun, kata dia, pengawasan tetap diperlukan agar tidak ada anak kehilangan kesempatan pendidikan karena kemiskinan, jarak, kondisi geografis, atau keterbatasan sarana.
Empat fokus pengawasan
Sekretaris MPR RI For Papua itu menyebut pengawasan DPD RI diarahkan pada empat hal: ketepatan sasaran penerima manfaat, pemerataan program antarkabupaten, kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan program, serta transparansi anggaran dan hasil program di tingkat sekolah.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan program harus dilihat dari banyaknya anak yang benar-benar menerima manfaat dan meningkatnya kualitas pendidikan mereka.
“Saya akan terus mengawal agar program pendidikan 2026 tidak berhenti pada besaran anggaran dan laporan administrasi,” ujarnya.
Catatan per daerah
Di Manokwari, program yang berjalan mencakup SPMB 2026/2027, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan mutu guru. Pada SPMB 2026, SMP Negeri 3 Manokwari membuka lima rombongan belajar dengan kapasitas maksimal 150 siswa, sedangkan SMA Negeri 3 Manokwari menyediakan 180 kursi dalam lima rombongan belajar.
Di Fakfak, Filep menilai penguatan pendidikan vokasi penting agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Untuk Teluk Bintuni, Filep menyebut daerah itu membutuhkan perhatian khusus karena memiliki pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi masih menghadapi tantangan pemerataan layanan pendidikan. Di SD Negeri 02 Teluk Bintuni, penerimaan murid baru dilakukan secara luring untuk menghindari hambatan teknologi.
Di Kaimana, Balai Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat telah melaksanakan bimbingan teknis implementasi digitalisasi pembelajaran dan pemanfaatan Rumah Pendidikan.
Untuk Teluk Wondama, Filep menyatakan prioritas harus ditekankan pada akses, pemerataan guru, sarana dan prasarana, serta keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang menengah.
Ia menilai kebijakan di daerah kepulauan tidak dapat memakai pendekatan yang sama dengan wilayah perkotaan.
“Sekolah di wilayah kepulauan harus mendapatkan afirmasi sesuai kondisi geografisnya,” kata Filep.
Di Manokwari Selatan, BPMP Papua Barat sebelumnya mengadvokasi dukungan digitalisasi bagi sekolah, termasuk pemanfaatan perangkat pembelajaran digital.
Sementara itu, untuk Pegunungan Arfak, Filep menyatakan dibutuhkan kebijakan afirmatif karena karakter geografis dan tantangan aksesnya berbeda dengan kabupaten lain. (rls)
