DPRP Papua Barat Tetapkan 16 Rancangan Propemperda 2027 

0

MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat bersama pemerintah provinsi menyetujui dan menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Papua Barat Tahun 2027. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna di Manokwari, Kamis malam (19/11/2026).

Selain penetapan Propemperda 2027, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan pembahasan tingkat I Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Non-APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2026.

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Syamsuddin Seknun, didampingi ketua DPRP Orgenes Wonggor dan dihadiri Sekda Papua Barat Ali Baham Temongmere bersama pimpinan OPD setempat.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP Imam Muslih membacakan Surat Keputusan DPRP Nomor 14 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2027 tertanggal 19 November 2026.

Terdapat 16 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) yang terdiri dari enam inisiatif DPRP dan 10 inisiatif pemerintah daerah.

Enam rancangan peraturan daerah menjadi inisiatif DPRP, yakni:

1. Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang bantuan langsung tunai dana otonomi khusus (otsus) Papua.

2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang perlindungan dan pelestarian bahasa daerah.

3. Rancangan Perdasus tentang peradilan adat.

4. Rancangan Perdasi tentang perubahan atas Perdasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pendidikan.

5. Rancangan Perdasi tentang pencegahan tindak pidana korupsi di Papua Barat.

6. Rancangan Perdasus tentang pencalonan dan pengangkatan anggota DPRP, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan DPRK jalur otsus yang berasal dari wilayah adat Doberay dan Bomberay.

Sedangkan Sepuluh rancangan lainnya merupakan inisiatif pemerintah daerah, yaitu:

1. Rancangan Perdasi tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2022–2041.

2. Rancangan Perda tentang kepala badan dan layanan daerah di Papua Barat.

3. Rancangan Perdasi tentang perubahan atas Perdasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024–2050.

4. Rancangan Perdasi tentang ketenagalistrikan.

5. Rancangan Perdasi tentang perubahan atas Perdasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Rancangan Perdasi tentang perubahan atas Perdasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Papua Barat Tahun 2026–2046.

7. Rancangan Perdasi tentang perubahan atas Perdasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.

8. Rancangan Perdasi tentang perubahan atas Perdasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025–2029.

9. Rancangan Perdasi tentang standar penyelenggaraan Papua Barat Cerdas.

10. Rancangan Perdasi tentang standar penyelenggaraan Papua Barat Sehat.

Propemperda 2027 juga memuat tiga rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka, seluruhnya inisiatif pemerintah daerah:

1. Rancangan Perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2026.

2. Rancangan Perdasi tentang perubahan APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2026.

3. Rancangan Perdasi tentang APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2028.

Seusai pembacaan keputusan, Syamsuddin Seknun mengesahkan Propemperda tersebut.

“Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Propemperda Papua Barat 2027 kami nyatakan sah,” ujarnya. (dra)


TINGGALKAN KOMENTAR

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses