Plh Sekda Papua Barat, Dance Sangkek. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Kepala Bappeda Papua Barat, Dance Sangkek mengurai sejumlah isu strategis yang akan dibahas dalam Raker Bupati Walikota Se Papua Barat, di Sorong pada 20-21 Oktober 2022.
Sebagaimana menindaklanjuti hasil pra Raker Bupati se-Papua Barat yang dilaksanakan pada Kamis 13 Oktober 2022 di Gedung PKK Arfai.
Dance Sangkek mengatakan, isu strategis yang akan dibahas dalam rapat kerja Bupati berkaitan dengan isu strategis nasional yang berkembang saat ini, termasuk berbagai arahan Presiden dan Mendagri.
“Isu-isu tersebut yang ditindaklanjuti di daerah. Untuk Papua Barat tahun 2023 salah satu fokus pemerintah adalah mengenai pemulihan ekonomi,” ujar Sangkek.
Ia menerangkan, dinamika perubahan juga tentu sudah diketahui baik secara global nasional maupun regional daerah.
Untuk itu, dalam Raker Bupati pemerintah akan mempertajam isu strategis tersebut. Isu strategis utama dimaksud seperti krisis global/krisis ekonomi.
Termasuk krisis energi, pangan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang terkoneksi negatif. Kemudian juga terkait inflasi. Sebab inflasi yang tinggi tentu sangat berdampak bagi daerah.
“Jadi nanti di raker kita mempertajam hal hal yang didiskusikan oleh presiden. Baik itu pendidikan berbasis sekolah, pendidikan fokasi yang sifatnya ketrampilan itu yang harus pemerintah bina bahkan hingga ke pembuatan sertifikasi, juga pendampingan langsung,”urai Sangkek.
Selanjutnya terkait kemanan dan stabilitas daerah yang akan dilaporkan oleh setiap kepala daerah. Kemudian, arahan tentang pendampingan hukum dan pengawasan penggunaan dana hibah inflasi Rp10,75 Miliar provinsi Papua Barat.
Lebih lanjut Sangkek, juga laporan para kepala daerah terkait pengendalian inflasi dan sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Pemetaan soal gambaran pilkada dengan kebutuhan yang dapat dibiayai oleh daerah dan Pusat “Ini sangat mempengaruhi ya,” ujarnya singkat.
Kemudian Papua Barat saat ini seperti yang disampaikan Pj Gubernur komitmen membuat tema yang sesuai dengan potensi di daerah tersebut untuk dikembangkan. Misalnya di Kabupaten Ransiki, dikenal dengan daerah yang memiliki potensi Coklat.
“Kami provinsi siap uang, misalnya tahun depan sekian, nah tetapi kabupaten juga harus punya perencanaan anggaran nanti kita evaluasi indikatornya tercapai,”tuturnya
Kemudian stunting dan daerah miskin ekstrem, progres ekonomi, SDM, dan infrastruktur programnya misalnya sanitasi.
“Sanitasi, kira-kira apa sasarannya kepada penduduk, nah itu yang dikerjakan. Karena selama ini kita melakukan seperti itu, sehingga meskipun anggaran yang dikucurkan besar nilainya namun tidak tepat sasaran,”bebernya
Sangkek menuturkan, sengketa batas wilayah, dan tata ruang juga harus di evaluasi, direvisi, termasuk pembahasan peralihan SMA/SMK sehingga satu persepsi. Selain itu juga, pembahasan porsi pembagian presentasi dana hibah minyak dan gas (Migas)
Afirmasi Otsus, atau urusan bersama seperti penerimaan tamtama dan Bintara. Juga dana tambahan infrastruktur untuk provinsi Papua Barat akan dipetakan sehingga terukur.
“Kami di perencanaan arahnya seperti itu, kalau kita kerja apa sasaran yang di capai, Programnya harus jelas. Terkadang dari hulu kita rencana tetapi sampai di ending programnya kadang inkonsistensi masif sekali karena banyak muatan kepentingan tersandera di tengah juga konsistensi antara pimpinan ini bertahap pada apa yang sudah kita narasikan,”bebernya lagi.
Ia mencontohkan, KPD Papua Barat di 2023 tematiknya ekonomi, pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan SDM unggul dan infrastruktur memadai dan lestari. “Itu tujuan kita di tahun depan,”tutupnya. (red)
