MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menunjuk 12 pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi sejumlah jabatan strategis yang kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.
Penyerahan Surat Keputusan (SK) Plt dilakukan pada Selasa, (3/6/2025) di kantor Gubernur Papua Barat.
Penunjukan ini mencakup jabatan Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, hingga Sekretaris Dinas, sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran roda pemerintahan.
Berikut daftar pejabat yang ditunjuk sebagai Plt:
- Erwin Priyadi Hamonangan Siragih, Plt Inspektur Papua Barat
- Syors Alberth Ortis Sanz, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Tirsa Josephintje Ida Wader, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Barnabas Dowansiba, Plt Kepala Dinas Pendidikan
- Sani Irianti Werimon, Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- Lodwik Anari, Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Eduard Toansiba, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Henok Nimbrod Indouw, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
- Yakob Jitmau, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Markus Lukas Sabaforek, Plt Kepala Dinas Perhubungan
- Herman Marthen Rumbewas, Plt Kepala Biro Organisasi
- Djoni Saiba, Plt Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dalam sambutannya, Gubernur berharap para Plt dapat menjalankan amanah tersebut dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan dedikasi tinggi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta kesejahteraan masyarakat.
“Penunjukan sebagai Plt bukan sekadar penempatan administratif, tetapi merupakan bentuk kepercayaan sekaligus ujian kepemimpinan. Saudara-saudari dipercaya untuk menjaga keseimbangan program kerja dan memastikan pelayanan publik tetap optimal,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menyoroti masih adanya pejabat Plt yang telah menjabat lebih dari satu tahun, bahkan dua tahun.
Menurutnya, sesuai ketentuan, jabatan Plt seharusnya hanya berlangsung maksimal dua kali tiga bulan atau enam bulan.
“Ke depan, akan dilakukan proses lelang jabatan untuk mengisi jabatan definitif sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Dominggus.
Ia berharap, para pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan tugas dengan integritas, loyalitas, dan profesionalisme, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran dan pemangku kepentingan.
“Fokuslah pada program prioritas pembangunan daerah demi kemajuan Papua Barat,” tutupnya. (dra)
