MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) tengah mendalami persoalan seleksi penerimaan siswa baru di SMA Kasuari Nusantara Papua Barat, setelah menerima langsung aspirasi dari sejumlah orang tua calon siswa yang tidak lolos seleksi.
Sedikitnya empat orang tua dari sembilan calon siswa mendatangi Kantor DPRPB pada Rabu (28/5/2025) untuk menyampaikan kekecewaan mereka terhadap proses seleksi yang dinilai tidak transparan.
Aspirasi tersebut diterima oleh unsur pimpinan DPRPB, yakni Ketua Orgenes Wonggor, bersama dua Wakil Ketua, Syamsuddin Seknun dan Petrus Makbon.
Wakil Ketua DPRPB, Syamsuddin Seknun, menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan para orang tua, anak-anak mereka digugurkan dari seleksi bukan karena nilai akademik, melainkan alasan teknis berupa keterbatasan daya tampung atau kapasitas ruangan di asrama sekolah.
“Orang tua menyampaikan bahwa pihak sekolah menyebut keterbatasan ruangan sebagai alasan utama. Ini tentu harus diklarifikasi lebih lanjut, karena menyangkut keadilan bagi anak-anak yang telah berjuang,” ujar Syamsuddin.
Ia menilai, meskipun seleksi di SMA Kasuari Nusantara berlangsung ketat, pihak sekolah seharusnya memiliki pendekatan afirmatif terhadap anak-anak asli Papua yang memiliki semangat tinggi untuk menempuh pendidikan unggulan.
“Anak-anak ini datang dari berbagai daerah di Papua Barat. Mereka membawa harapan besar, dan sekolah ini hadir bukan hanya untuk prestasi, tapi juga afirmasi bagi anak Papua,” tambahnya.
Syamsuddin juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini DPRPB belum pernah menerima penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah terkait kendala teknis dalam proses seleksi, termasuk persoalan daya tampung.
“Kami baru mengetahui persoalan kapasitas ini dari para orang tua. Padahal, selama ini dalam rapat-rapat dengan Dinas Pendidikan, hal ini belum pernah disampaikan secara terbuka,” katanya.
Untuk itu, DPRPB akan menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan guna memperoleh penjelasan resmi dan mencari solusi terbaik.
“Jika kendala teknis ini bisa diatasi, maka pihak sekolah harus mempertimbangkan solusi yang aplikatif. Misalnya, membuka peluang tambahan kuota atau memperluas fasilitas,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
DPRPB menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pendidikan yang adil dan inklusif bagi seluruh anak Papua, termasuk melalui pengawalan kebijakan afirmasi di lembaga pendidikan seperti SMA Kasuari Nusantara. (red)
