BINTUNI,KLIKPAPUA.com- Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Republik Indonesia (BP3OKP-RI) mendorong percepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD), khususnya di wilayah Papua Barat.
Upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas instansi yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak distrik, serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari.
Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Bintuni, Distrik Manimeri, pada Rabu (28/5/2025).
Ketua BP3OKP-RI, Irene Manibuy, dalam sambutannya menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengambil peran aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan dan percepatan penyaluran dana transfer.
“Kami memasuki tahap komitmen. Intinya, tidak boleh ada keterlambatan dalam penyaluran dana transfer ke daerah,” ujar Irene.
Irene menjelaskan, total Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp10,87 triliun.
Dana tersebut disalurkan melalui berbagai skema, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, dan Dana Desa.
Namun, hingga saat ini, penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap pertama di Papua Barat belum terealisasi di satu pun kabupaten, sementara secara nasional telah memasuki tahap kedua.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, meminta seluruh OPD untuk segera menuntaskan kewajiban pelaporan dokumentasi penggunaan dana Otsus tahun anggaran sebelumnya.
“Saya minta BPKAD segera melaporkan kepada saya OPD mana saja yang belum menyampaikan laporan penggunaan dana Otsus. Ini harus segera diselesaikan,” tegas Bupati.
Langkah percepatan ini diharapkan dapat memperlancar proses transfer dana ke daerah serta memastikan pemanfaatannya secara tepat guna, terutama bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah Otonomi Khusus Papua. (red)
