Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB) telah menyurati eksekutif Provinsi Papua Barat untuk segera menyerahkan dokumen Kebijakan Umum APBD/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) KUA/PPAS kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas sesuai dengan mekanisme dewan.
Sesuai dengan siklus pembahasan anggaran, sudah lewat waktunya sebenarnya harus di bulan Juli itu paling lambat apalagi sudah lewat bulan Agustus sudah sangat lambat saat ini sudah sampai di bulan September. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB) Orgenes Wonggor saat ditemui wartawan di kantor gubernur, Jumat (9/9/2022).
Menurutnya secara aturan di DPR sudah menyurat tiga kali, dan hari ini akan diantar surat ke kepada eksekutif untuk meminta dokumen KUA PPAS untuk segera disampaikan. “Saat ini kita sudah menyurat yang terakhir untuk segera menyampaikan dokumen kepada DPR-PB untuk dilakukan pembahasan. Artinya kita DPR sudah berupaya entah lewat surat resmi yang kita sampaikan dan juga ada hearing dan ada komunikasih kita dengan berbagai pihak terkait dengan pembahasan APBD Perubahan kita sudah lakukan. Artinya kita tetap mendesak pemerintah untuk segera melakukan menyampaikan dokumen kepada kita untuk di bahas sesuai dengan prosedur di DPR-PB,” ungkapnya.
Katanya, dewan ada mekanisme untuk pembahasan tersebut dan itu akan membutuhkan waktu lama, karena akan dibawah dalam mekanisme yang akan kita lewati, semua itu akan dilakukan sesuai mekanisme dewan dimana nantinya dokumen sudah sampai Bamus akan menyusun jadwal pembahasan, sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk dilakukan pembahasan.
“Karena kita harus pastikan bahwa anggaran yang di upload dalam APBD-P itu sebagian besar untuk kepentingan rakyat itu yang akan kita pastikan saat hearing nanti,” katanya.
Secara aturan memang sudah lewat, Bappeda bersama tim TPAD didesak segera menyampaikan dokumen kepada DPR-PB. “Pembahasan anggaran itu ada di Bappeda sehingga kalau Bappeda tidak bekerja optimal maka begini sudah akibatnya semua terhambat,” kata Wonggor.(aa)
