MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Perkumpulan Asosiasi Lokal (PAL) Kontraktor Orang Asli Papua (KOAP) Provinsi Papua Barat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPR Papua Barat dan BP3OKP, Senin (24/2/2025).
Mereka mendesak DPR Papua Barat segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal aspirasi mereka yang menolak kebijakan pemerintah pusat terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Dalam orasinya, Sekretaris Umum KOAP Papua Barat, Lewis Wanggai, menegaskan bahwa Inpres tersebut, beserta Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang transfer dana ke daerah, bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan di Papua Barat.
“Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Kementerian Keuangan ini bertentangan dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan di Papua Barat,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran berdampak besar pada pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di Papua Barat, yang merugikan kontraktor asli Papua.
“Efisiensi ini paling berdampak pada DAK fisik, yang sangat merugikan kami sebagai kontraktor Orang Asli Papua,” lanjutnya.
Ia meminta DPR Papua Barat segera membentuk Pansus bersama BP3OKP untuk mengawal aspirasi mereka ke Jakarta dan bertemu langsung dengan Wakil Presiden RI.
Ketua Umum KOAP, Alex Wonggor, menambahkan bahwa pemotongan anggaran DAK fisik mencapai 75 persen, yang berdampak signifikan pada pembangunan di Papua Barat.
“BP3OKP sudah bersedia membantu kami ke Jakarta untuk bertemu Wakil Presiden, dan kami juga meminta DPR Papua Barat membentuk Pansus guna mengawal aspirasi ini,” tegasnya.
Aspirasi KOAP diterima oleh Ketua Komisi II DPR Papua Barat, Ahmad Kuddus. Ia berjanji akan segera mengusulkan pembentukan Pansus kepada Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor.
“Apa yang disampaikan KOAP adalah persoalan kita bersama. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan di daerah ini,” ujar politisi Partai Golkar Papua Barat.
Menurutnya, Papua Barat harus mendapatkan perlakuan khusus dalam kebijakan efisiensi anggaran.
“Papua Barat harus memiliki kekhususan, jangan disamakan dengan daerah lain di Indonesia,” katanya.
Ahmad Kuddus menegaskan pihaknya akan mengawal aspirasi KOAP dan segera mengusulkan pembentukan Pansus.
“Saya akan mengawal dan mengusulkan kepada pimpinan DPR Papua Barat untuk segera membentuk Pansus guna mengawal aspirasi ini,” pungkasnya. (dra)
