INDONESIA negeri yang dikaruniai Tuhan dengan kekayaan alam melimpah, bentangan pulau dari Sabang sampai Merauke, dan keberagaman budaya yang menjadi mahkota peradaban.
Dulu, nama Indonesia disebut sebagai tanah harapan, tempat di mana keadilan dan kesejahteraan dijanjikan sebagai hak setiap warga negara. Namun hari ini, saat kita menelusuri, menyusuri pasar-pasar rakyat yang mulai sepi pembeli, atau sekadar mendengarkan keluh kesah di warung-warung kopi, satu pertanyaan besar menggantung, ke mana perginya hati dan rasa empati para pemimpin hari ini?
Kita melihat sebuah realitas yang makin hari makin tajam perbedaannya. Di satu sisi, kita menyaksikan kemegahan pembangunan gedung-gedung tinggi, jalan-jalan aspal mulus yang membelah kota besar, dan proyek-proyek yang diumbar sebagai kebanggaan nasional.
Berita-berita resmi pun penuh dengan angka pertumbuhan ekonomi, statistik kemajuan, dan janji-janji manis tentang masa depan yang cerah. Namun, di sisi lain, jutaan rakyat Indonesia merasakan hal yang sangat berbeda.
Bagi mereka, pembangunan itu terasa hanya sekadar tontonan yang jauh dari jangkauan. Harga kebutuhan pokok yang tarus naik, biaya pendidikan dan kesehatan yang makin membebani, hingga nilai mata uang yang terus tergerus, menjadi kenyataan pahit yang harus ditelan setiap hari.
Sungguh ironis, ketika kita sadar bahwa pemimpin-pemimpin yang duduk di kursi kekuasaan seolah hidup di dunia yang berbeda. Dunia yang dingin, jauh dari debu jalanan, dan terlindung dari sengatan panas matahari yang dirasakan rakyat kecil.
Mereka yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat, kini tampak berubah menjadi penguasa yang angkuh. Kata-kata “untuk rakyat” dan “berdampingan dengan rakyat” hanyalah retorika kosong yang dilontarkan hanya saat masa kampanye atau saat momen foto bersama saja. Setelah itu, pintu-pintu tertutup rapat, meninggalkan rakyat yang berjuang sendiri menanggung beban hidup yang kian berat.
Tanda-tanda hilangnya empati ini terlihat nyata dalam setiap kebijakan yang diambil. Kebijakan yang lahir bukan dari rasa peka terhadap jeritan hati rakyat, melainkan lahir dari perhitungan politik, kepentingan kelompok, atau keuntungan segelintir orang saja. Ketika harga beras dan minyak goreng melambung, ketika harga bahan bakar naik yang berimbas pada segala hal, di mana letak keprihatinan para pemimpin itu? Alih-alih turun tangan mencari solusi nyata, rakyat justru disuguhi penjelasan-penjelasan berbelit, alasan-alasan yang tak masuk akal, hingga saran-saran yang terasa menghina akal sehat, seolah kesusahan rakyat adalah murni kesalahan rakyat itu sendiri yang tidak pandai berhemat atau berusaha.
Indonesia kini sedang sakit parah. Penyakitnya bukan pada sumber daya alamnya yang makin menipis, bukan pula pada tantangan ekonomi global, melainkan penyakit pada moral dan nurani para pemimpinnya. Empati adalah nafas dari sebuah kepemimpinan. Tanpa empati, kekuasaan hanyalah alat penindasan. Tanpa rasa memiliki dan rasa sama-sama menderita, pemimpin hanyalah sekelompok orang yang menikmati hasil keringat rakyat tanpa pernah tahu bagaimana rasanya kelaparan, bagaimana sulitnya mengumpulkan uang untuk berobat, atau bagaimana perihnya harus mengubur cita-cita anak hanya karena tak mampu membayar biaya sekolah.
Kita melihat bagaimana uang negara yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan rakyat dari kesulitan, justru dialihkan untuk proyek-proyek janji politik, untuk perjalanan keluar negeri yang tak ada gunanya, hingga untuk kemewahan dan gaji besar para pejabat, sementara di ujung sana, masih banyak saudara kita yang makan seadanya, tinggal di rumah yang atapnya bocor, dan jalan-jalan kampung yang rusak bertahun-tahun tak terurus. Ini bukan sekadar masalah ketidakmampuan mengelola negara, melainkan masalah ketidakpedulian yang sangat mendalam. Seolah-olah nasib rakyat kecil bukan lagi tanggung jawab mereka, seolah-olah penderitaan rakyat hanyalah suara bising yang mengganggu kenyamanan mereka di atas singgasana kekuasaan.
Padahal, sejarah bangsa ini dibangun di atas semangat persatuan dan kesetaraan. Para pendahulu kita berjuang mati-matian bukan untuk kemegahan satu dua orang, melainkan agar seluruh rakyat Indonesia merdeka, sejahtera, dan adil makmur. Tetapi kini, semangat itu perlahan memudar digantikan oleh egoisme dan ambisi pribadi. Pemimpin kita lupa satu hal yang paling dasar, bahwa kekuasaan itu titipan, bahwa jabatan itu amanah, dan bahwa rakyatlah yang menempatkan mereka di sana. Ketika seorang pemimpin tidak lagi mampu merasakan apa yang dirasakan rakyatnya, saat itulah ia berhenti menjadi pemimpin, dan berubah menjadi penguasa yang asing, yang berdiri di menara gading memandang rendah apa yang ada di bawahnya.
Indonesia berhak mendapatkan pemimpin yang berhati besar, yang telinganya terbuka bagi keluh kesah, yang matanya berair melihat penderitaan rakyat, dan yang tangannya terulur untuk membantu bukan untuk meminta. Indonesia butuh pemimpin yang tidak sekadar pintar berbicara di atas panggung, tapi jujur dan tulus berjuang di tengah medan yang berat. Sayangnya, hari ini kita harus menelan kenyataan pahit, banyak dari mereka yang memegang kendali negeri ini sudah kehilangan empati, sudah kehilangan rasa, dan sudah lupa jalan pulang ke hati nurani rakyatnya sendiri.
Dan pertanyaan besar kini tersisa di dada setiap anak bangsa, sampai kapan kita akan membiarkan negeri ini dipimpin oleh mereka yang hatinya sudah mati rasa? Sampai kapan kita akan diam saja melihat kekayaan Indonesia dinikmati oleh segelintir orang, sementara jutaan lainnya terus berjuang keras sekadar untuk bertahan hidup di tanah airnya sendiri? Karena ingatlah, pemimpin yang tidak memiliki empati terhadap rakyatnya, pada akhirnya sedang menggali kuburan bagi kepercayaan, persatuan, dan masa depan Indonesia itu sendiri.(Penulis Bustam/Pemred klikpapua)
