MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IIHTP) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat, Senin (20/7/2026).
Kerja sama ini terkait transformasi tata kelola edukasi publik dalam implementasi strategi Imigrasi Menyapa Pelajar dan Insan Akademik (IMPRESI).
Penandatanganan berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat, Asrul, mengatakan PKS ini diselenggarakan sebagai upaya membangun transformasi tata kelola edukasi publik di bidang keimigrasian.
“Kerja sama ini diharapkan mampu menghasilkan program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat edukasi, serta mendukung upaya pencegahan berbagai pelanggaran keimigrasian,” ujarnya.
Ia menambahkan, tujuan PKS ini adalah meningkatkan literasi keimigrasian, memperkuat kesadaran hukum masyarakat sejak usia pelajar, serta membangun kemampuan masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kejahatan transnasional, khususnya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Sementara itu, Rektor IIHTP, Dr. Filep Wamafma, menyatakan kerja sama ini merupakan bentuk kepercayaan yang sangat mendukung kampus dalam menjalin aktivitas dengan mitra kerja.
“Konsep pendidikan saat ini menjadi kuat kalau mendapatkan dukungan dari mitra, dan kali ini kerja sama dengan Direktorat Imigrasi menambah kuat eksistensi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua,” katanya.
Ia menyebut kerja sama ini sebagai hal baru bagi kampusnya. Karena itu, pihaknya berkomitmen agar mahasiswa dapat memahami persoalan keimigrasian, baik secara keilmuan maupun praktik.
“Dengan kerja sama ini, mudah-mudahan mahasiswa kami mendapatkan pemahaman yang lebih nyata tentang bagaimana cara pencegahan kejahatan transnasional,” pungkasnya. (dra)
