MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari resmi bertransformasi menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 631/B/O/2026.
Perubahan status tersebut ditandai dengan Rapat Senat Terbuka serta pelantikan rektor dan unsur pimpinan di Hotel Aston Niu Manokwari, Selasa (21/7/2026).
Rapat senat dibuka oleh Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, dan dihadiri Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, unsur Forkopimda, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, Anggota DPR Papua Barat, Ketua LLDIKTI Wilayah XIV, serta kalangan akademisi setempat.
Dalam rapat tersebut, Filep Wamafma dilantik sebagai Rektor IHTP oleh Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari, Petrus Makbon.
Selanjutnya, Filep melantik tiga wakil rektor, yakni Marius S. Sakmaf, Dr. Enny M. Sasea, dan Dr. Isak S.K. Mandacan, beserta unsur pimpinan administrasi akademik.
Dalam laporannya, Filep menyampaikan bahwa proses panjang transformasi STIH Manokwari menjadi IIHTP telah melalui perjalanan selama 51 tahun.
Dalam pidato perdananya sebagai rektor, Filep mengenang perjalanan panjangnya bersama STIH Manokwari sejak lulus sebagai Sarjana Hukum pada 2003.
Ia mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan almamaternya sehingga terdorong untuk terus mengabdi demi kemajuan kampus.
“Untuk membangun pendidikan yang berkualitas dan bermutu di tanah Papua, butuh kerja keras, kolaborasi, dan dukungan semua pihak,” katanya.
Ia menambahkan, hari pelantikan tersebut menjadi penanda babak baru bagi kampus. “Kita sudah sampai di titik ini. Kepada mahasiswa sekalian, hari ini adalah hari terakhir kita menggunakan nama STIH Manokwari. Esok kita akan hadir dengan status Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua,” ujarnya.
Kepada para alumni STIH Manokwari, Filep berpesan agar tetap bangga atas status kelulusan mereka.
“Untuk para alumni STIH Manokwari, tetap bangga sebagai lulusan STIH. Mari kita bersatu untuk berkarya membangun pendidikan di tanah Papua,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan menyampaikan apresiasi atas transformasi tersebut serta mengucapkan selamat kepada seluruh anggota senat yang resmi dikukuhkan di lingkungan IHTP.
Menurutnya, perubahan status dari sekolah tinggi menjadi institut merupakan langkah strategis yang menunjukkan komitmen sivitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Papua.
“Perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut merupakan langkah besar yang patut kita syukuri bersama. Ini membuktikan komitmen sivitas akademika untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam memajukan ilmu hukum yang berkeadilan dengan penguasaan teknologi yang inovatif,” kata Dominggus.
Ia menambahkan, transformasi tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta selaras dengan semboyan daerah, “Cinta Negeriku”, yang menjadi landasan moral dalam membangun Papua Barat.
Dominggus menegaskan, perubahan status bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan.
“Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua memikul harapan besar untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral, menjunjung tinggi kejujuran, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Papua dan Indonesia,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh sivitas akademika, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk terus bersinergi membangun pendidikan tinggi yang berkualitas demi mewujudkan Papua yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. (dra)
