MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Mohamad Lakotani membuka palang kantor DPD Gerindra Papua Barat di Taman Ria Rendani, Kamis (25/8/2022).
Usai membuka palang, Lakotani kepada wartawan mengatakan bahwasannya pemalangan terhadap kantor DPD Gerindra tidak memiliki masalah yang substansi.
“Kami buka palang karena menurut kami tidak ada masalah, tidak ada alasan untuk palang kantor. Kantor ini tidak ada salahnya, kalau mau ganti DPD silakan, kita terbuka saja, tetapi proses ini (Verifikasi Parpol) harus tetap jalan, supaya kalau nanti kalau usaha mereka mengganti DPD itu berhasil tidak mengganggu proses ini, dia bisa menjadi ketua DPD dan kemudian bisa ikut pemilu,” kata Lakotani.
Lakotani justru mempertanyakan keabsahan pihak-pihak yang mengatasnamakan DPC turut melakukan pemalangan kantor tersebut. “Mereka bicara atas nama DPC, tidak ada DPC disitu. Ada ketua DPC Pegaf pak Daud Indou tapi menurut saya tidak ada masalah yang substansi sehingga harus palang kantor,” katanya.
“Kemudian DPC yang lain semua sedang berfokus untuk pelantikan yang direncanakan pada 3 September besok. Kalau ada yang mengatas namakan DPC silakan saja, tetapi secara hukum, secara yuridis formal DPC yang sah, yang diakui, yang punya legalitas itu ada di DPD,” bebernya.
Lakotani menyebut, Sesuai SK yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Juni 2022 lalu. Ada enam ketua DPC baru seperti Kaimana, Fakfak, Manokwari, Sorong Selatan, Bintuni dan Wondama. “DPD setiap saat bisa diganti oleh DPP atas penilaian kinerja, saya setiap saat bisa saja dicopot. DPC itu atas penilaian DPD untuk diajukan kepada DPP,” bebernya.
Menanggapi menurunnya elektabilitas Partai dengan beberapa kursi yang hilang di DPRD, Lakotani menegaskan agar para kader mengintrospeksi diri. “Mari masing-masing instrospeksi, kalau dibilang kita tidak punya sekretariat yang representatif, memangnya selama ini DPD sudah punya sekretariat yang representatif dimana?” tutup Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022. (dra)
|
|
