MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Bupati Manokwari Hermus Indou bersama Wakil Bupati H. Mugiyono melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, pertemuan tersebut, Pemkab Manokwari mengusulkan sejumlah program pembangunan sektor kesehatan
Di antaranya pembangunan RSUD Manokwari, penambahan puskesmas baru, serta pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).
“Upaya ini kami lakukan dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, representatif, serta sesuai dengan standar nasional,” ujar Hermus
Ia mengatakan pembangunan dan penguatan fasilitas kesehatan di Manokwari merupakan kebutuhan mendesak dan strategis. Hal itu dipengaruhi kondisi geografis yang cukup menantang serta persebaran penduduk yang tidak merata.
Selain itu, masih terdapat sejumlah distrik yang belum memiliki puskesmas sehingga akses pelayanan kesehatan dinilai belum sepenuhnya optimal.
Hermus juga menyampaikan kondisi bangunan RSUD Manokwari yang mengalami kerusakan berat serta belum tersedianya Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2, sehingga menjadi kendala dalam proses diagnosis dan penanganan sejumlah kasus prioritas.
Karena itu, Pemkab Manokwari mengusulkan pembangunan RSUD baru, pembangunan puskesmas di distrik terpencil, serta pengadaan rumah dinas tenaga kesehatan dan ambulans.
“Kami ingin mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dari tingkat dasar hingga rujukan, sekaligus menjamin pemerataan pelayanan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menkes Sadikin menyambut positif usulan yang disampaikan Pemkab Manokwari.
Ia menyarankan agar pembangunan puskesmas dapat diajukan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan mempertimbangkan biaya operasional serta rasio satu puskesmas untuk 20.000 penduduk.
Terkait pembangunan RSUD, Menkes memberikan sinyal dukungan untuk renovasi secara bertahap yang direncanakan mulai 2027, dengan catatan adanya perbaikan tata kelola rumah sakit yang akan didampingi langsung oleh Kementerian Kesehatan. (red)
