MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menggelar rekonsiliasi Statistical Business Register (SBR) sebagai bagian dari persiapan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Selasa (21/4/2026), di Aula BPS Papua Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan kalangan akademisi.
Hadir sebagai narasumber antara lain Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya, Winarsih, serta Ketua Apindo Papua Barat, Elisa Sroyer.
Kepala BPS Papua Barat, Merry, saat membuka kegiatan mengatakan rekonsiliasi SBR bertujuan memastikan keakuratan data pelaku usaha sekaligus menghimpun informasi terbaru dari para pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan, SE2026 merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali.
Pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026 dan menjadi sensus ekonomi kelima di Indonesia.
“Sensus ini bertujuan menyediakan data strategis sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi, perencanaan investasi, pengembangan UMKM serta evaluasi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Merry menegaskan, data yang dihasilkan harus akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan.
Sebagai bagian dari persiapan, BPS mengembangkan SBR sebagai basis data induk usaha.
SBR memuat informasi terkait identitas, lokasi, serta karakteristik usaha yang menjadi kerangka dasar pelaksanaan SE2026.
Data tersebut dihimpun dari berbagai sumber, mulai dari hasil sensus sebelumnya, pemutakhiran direktori usaha, hingga data administrasi kementerian dan lembaga.
Menurut Merry, keberhasilan sensus tidak dapat dicapai secara mandiri. Diperlukan sinergi antara BPS, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, serta akademisi.
Ia berharap kegiatan ini dapat menyamakan persepsi, memperkuat komitmen bersama, serta merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kualitas data SBR sebagai fondasi utama SE2026. (dra)
