MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Kemajuan inklusi keuangan digital menghadapi tantangan bagi kelompok rentan bagi perempuan. Digitalisasi sudah membuka jalan menuju sistem pembayaran yang lebih inklusif, yang dapat mempercepat ekonomi dan keuangan digital yang lebih inklusif, inisiatif, kolaborasi telah dan terus dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan pembayaran digital di seluruh wilayah dan pemerintah.
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barart, Rut W Eka Trisilowati dalam sambutannya pada acara Sinergi Side Event W20 dan Pre-Event Fekdi Bank Indonesia “Digitalization For Women Empowerment” yang berlangsung di Swiss Belhotel Manokwari, Kamis (9/6/2022).
Namun demikian masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang baik dan memanfaatkan layanan keuangan digital untuk meningkatkan ketahanan dan produktivitas keuangan mereka.
Bank Indonesia dan pemerintah akan terus mendorong penerapan, salah satunya adalah Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Dalam hal ini inklusi keuangan dan juga literasi diarahkan kepada wanita dan UMKM serta perempuan-perempuan yang ada di pedesaan atau secara umum yang ada di area 3T seperti di Papua Barat di Daerah Tertinggal Terdepan,” ungkapnya.
“Dalam kegiatan hari ini kita akan melakukan talkshouw dan melounching pelayanan produk layanan pemerintah daerah berbasis elektronikasi untuk mendukung ETPD yang pertama adalah pembayaran pajak dan retribusi via ATM dan Qris dari BPD Papua integrasi Mcash, manajemen sistem BPD Papua dengan sistem keuangan daerah Pemprov Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari serta terakhir ada pembayaran pajak kendaraan bermotor via ATM BPD Papua,” jelasnya.
Dengan dibukanya pembayaran non tunai untuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dapat diharapkan meningkatkan transparansi angkutan mobilitas pengelolaan keuangan daerah yang bermuara pada peningkatan PAD atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah di provinsi Papua Barat
“Kita akan menyaksikan bersama lounching Manokwari City Mall dengan Kalawai Mart, ada dua pasar terbesar untuk pasar modern di Manokwari ini bergabung sebagai pasar siap Qris, ini merupakan salah satu program dari pada program nasional di sistem pembayaran yang akan digunakan pada pasar Manokwari City Mall dan Kalawai Mart ini merupakan pasar yang memiliki ranah pembayaran melalui Qris yang memberikan kemudahan yang cepat, mudah, murah, aman dan handal (cumumuam),” katanya.
Selain itu, BI juga akan mempromosikan produk-produk asli Papua Barat yang akan digelar dalam pameran yang akan berlangsung mulai hari ini hingga 11 Juni di MCM.
Kegiatan ini didukung oleh 30 UMKM yang merupakan binaan dari berbagai instansi yang ada di Papua Barat dan akan menempati 22 grup Manokwari di MCM dan untuk mendukung digitalisasi. “Kami menyediakan sarana pembayaran dalam bentuk Qris intinya non tunai,” tuturnya.
Diharapkan untuk semua dalam melakukan pembayaran saat belanja harus non tunai, dimana penyelenggaraan kegiatan ini memiliki beberapa tujuan, antara lain, meningkatkan literasi digital masyarakat Provinsi Papua Barat, khususnya dalam rangka memperkuat sisi digitalisasi sehingga masyarakat Provinsi Papua Barat dapat beradaptasi dan dengan digitalisasi di sistem pembayaran yang meningkatkan peranan perempuan dan UMKM.
Serta perempuan dengan disabilitas dan generasi milenial bentuk dukungan Bank Indonesia kepada pemerintah daerah dalam upaya perluasan elektronikasi transaksi melalui launching-lounching produk pelayanan pemerintah daerah berbasis elektronik.
Selain itu, untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka mensosialisasikan elektronikasi Pemda kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat dan memberikan masing-masing individu pengalaman kepada masyarakat Papua barat bagaimana bertransaksi belanja ataupun pembayaran kewajiban melalui kanal digital menggunakan smarphone yang dinamakan kanal pembayaran dengan QRIS.
“Adapun output daripada kegiatan ini diharapkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan digital akan semakin meningkat sehingga inklusi keuangan digital akan semakin baik khususnya di Provinsi Papua Barat,” pungkasnya. (aa)