MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Realisasi belanja pegawai Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp483,1 miliar, lebih tinggi dibanding realisasi belanja modal yang hanya mencapai Rp446,1 miliar.
Data tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025, pada Rapat Paripurna DPR Papua Barat di Hotel Aston Niu Manokwari, Senin malam (3/8/2026).
Dominggus merinci, total realisasi belanja operasi mencapai Rp1,77 triliun, yang terdiri atas belanja pegawai Rp483,1 miliar, belanja barang Rp984,2 miliar, belanja hibah Rp307,2 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp3,6 miliar.
Sementara itu, belanja modal yang direalisasikan sebesar Rp446,1 miliar terdiri atas belanja tanah Rp16,1 miliar, belanja peralatan dan mesin Rp54,4 miliar, belanja bangunan dan gedung Rp50,4 miliar, belanja jalan, irigasi, dan jaringan Rp324,7 miliar, serta belanja modal aset tetap lainnya Rp326,3 juta.
“Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.266.742.083.998,17 atau 83,08 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.728.430.297.732,94,” ujar Dominggus.
Ia menegaskan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini disampaikan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus menjadi dasar bagi DPR Papua Barat dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan bersama. (dra)
