Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, kembali melantik 17 pejabat struktural di Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat,Selasa (9/6/2020). (Foto: Ist/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, kembali melantik 17 pejabat struktural di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat, terdiri dari pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.
“Pengukuhan dan pelantikan pejabat struktural kali ini, terdiri dari 1 orang pejabat pimpinan tinggi pratama, 5 orang pejabat administrator dan 11 orang pejabat pengawas, yang dilaksanakan sehubungan adanya perubahan struktur organinsasi berdasartan Peraturan Gubernur Papua Barat No.88 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan kesbangpol,” ungkap Gubernur dalam sambutannya, Selasa (9/6/2020).
Pelantikan harus dilakukan meski ditengah situasi pendemi, agar tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan, berdasarkan amanat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/2014 tanggal 24 Maret 2020, bahwa peran Kesbangpol di daerah harus dioptimalkan di tengah situasi pendemi Covid-19.
Kesbangpol, kata Gubernur, harus mampu menjaga situasi ditengah masyarakat, agar tetap tenang dan terkendali, optimalkan peran dan fungsi forum-forum mitra kesbangpol, serta melibatkan semua tokoh masyarakat untuk turut serta membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencegahan, penularanan Covid-19 lewat berbagai upaya yang bersifat mendidik, dan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Gubernur berharap, 17 pejabat yang dilantik, agar segera memahami tupoksinya, menyesuaikan diri dengan unit kerja dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.
Bagi 17 pejabat struktural Kesbangpol Papua Barat, Gubernur berpesan, agar dapat menumbuhkan semangat baru untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi dengan penuh tanggungjawab, guna melaksanakan pengabdian dalam mewujudkan dan mensejahterakan masyarakat Papua Barat dengan amanah yang diberikan. “Untuk para pejabat yang sudah ada memang perlu dikukuhkan dan dilantik kembali disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru, kebutuhan organisasi dan evaluasi kinerja,” pungkasnya.(aa/bm)
