KAIMANA,KLIKPAPUA.com- Dinas Kelautan Kabupaten Kaimana bekerja sama dengan GEF-6 Indonesia dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kapasitas Kelembagaan Usaha, Manajemen Keuangan, dan Pemasaran Produk Perikanan, Kamis (24/7/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Kaimana ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Kaimana, Blasius Kilmas.
Dalam sambutannya, Blasius menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kreativitas perempuan nelayan pesisir sebagai upaya menumbuhkan mata pencaharian tambahan yang dapat mendukung peningkatan ekonomi rumah tangga nelayan.
“Peningkatan kapasitas ini penting agar ekonomi masyarakat pesisir, khususnya perempuan, menjadi lebih produktif. Pengembangan usaha harus didukung oleh potensi daerah, ketersediaan bahan baku, serta teknologi lokal,” ujar Blasius.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perikanan, yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kaimana 2025–2030.
Namun demikian, menurutnya, sejumlah kendala masih dihadapi nelayan dalam pengembangan usaha perikanan, seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya, permodalan, teknologi informasi, pemasaran, dan kelembagaan.
“Kami berharap perempuan nelayan bisa menjadi motor penggerak tumbuhnya jiwa kewirausahaan di pesisir, serta konsisten dalam meningkatkan kualitas usaha dan kelembagaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Gender Specialist Project GEF-6 Indonesia, Faridatun Amalia Hasanah, mengatakan bahwa sejak 2019 pihaknya telah melaksanakan sejumlah kegiatan di Kaimana, dan mulai diimplementasikan secara aktif pada 2023.
“Keberlanjutan komunitas nelayan bukan hanya ditentukan oleh semangat anggotanya, tetapi juga oleh kekuatan kelembagaan usaha dan manajemen keuangan yang baik,” tegas Faridatun.
“Kelompok juga harus mampu mengakses pasar secara mandiri agar bisa menjadi entitas profesional dan berdaya saing,” tambahnya.
Hal senada disampaikan oleh Paramitha Prima Kusumawati, perwakilan Pokja Gender dari Biro Perencanaan Setjen KKP RI.
Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap program pembangunan kelautan dan perikanan.
“Kami memiliki mandat untuk memastikan bahwa program pembangunan inklusif dan berkeadilan gender. Perencanaan harus melibatkan semua pihak, sehingga kelembagaan yang terbangun bersifat adaptif, kuat, dan responsif,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI, BLUD UPTD-KKP Kaimana, anggota DPRK, OPD terkait, serta tamu undangan lainnya. (lau)
