KLIKPAPUA- Wakil Bupati Kaimana, Ismail Sirfefa meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat, dalam hal ini Dinas Sosial, agar memperhatikan kehidupan masyarakat suku-suku asli di Kabupaten Kaimana melalui program kegiatan dinas.
Menurut Wabup, ada beberapa suku asli di Kabupaten Kaimana yang masih hidup terisolir dan terasing sehingga perlu mendapat sentuhan dari program pembangunan bidang sosial.
Wabup Ismail menyampaikan ini ketika mewakili Gubernur Papua Barat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial se-Papua Barat di Kaimana, pekan lalu. Rakornis ini sendiri dihadiri para Kepala Bidang Sosial dari Dinas Sosial 13 kabupaten/kota se-Papua Barat.
Wabup Ismail mengatakan, masyarakat suku-suku yang terisolir ini, jauh dari sentra-sentra pembangunan, sentra pendidikan, sentra kesehatan. Hal ini tentu memerlukan kepedulian dari semua sektor untuk mendorong dan mendukung dalam rangka meringankan beban penderitaan yang mereka alami.
“Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi kami kepada Pemerintah Provinsi melalui Rakornis yang dilaksanakan di Kaimana ini, bahwa untuk Kabupaten Kaimana, ada beberapa suku yang masih hidup terisolir dan terasing. Suku-suku ini jauh dari sentra-sentra pembangunan, sentra pendidikan dan sentra kesehatan. Ini memerlukan kepedulian kita bersama untuk mendukung meringankan beban penderitaan yang mereka alami,” ujar Wabup.
Wabup juga mengingatkan, dalam paradigma baru pemerintahan, salah satu jenis tata kelola pemerintahan yang baik adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial. Permasalah sosial di Papua Barat masih cukup tinggi. Oleh karenanya, sebagai penyelenggara pemerintahan, terutama pelaksana program bidang sosial, agar membuat sebuah peta permasalahan sosial dalam rangka mendiagnosis permasalahan itu untuk diselesaikan.
“Ini tentu harus menjadi komitmen dan tanggungjawab kita secara kolektif, bahwa dalam paradigma baru pemerintahan, salah satu faktor pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah bagaimana masyarakat itu hidup sejahtera. Bagaimana ini bisa terwujud, tentunya perlu peran kita bersama, bukan hanya pemerintah kabupaten, tetapi pemerintah provinsi juga harus ambil bagian melalui program yang turun langsung ke kabupaten,” pungkas Wabup. (iw)
