MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Diinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat mendorong percepatan realisasi program Kampung Nelayan yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, hingga kini belum ada satu pun kabupaten/kota di Papua Barat yang merealisasikan program tersebut karena terkendala penyiapan lahan.
Kepala DKP Papua Barat, Dr. Orignes Ijie, mengatakan program Kampung Nelayan memiliki dukungan anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat, yakni sekitar Rp22 miliar untuk setiap kelompok nelayan.
“Kita sedang menggenjot program Kampung Nelayan. Ini program unggulan Presiden Prabowo, dengan anggaran cukup besar, sekitar Rp22 miliar per kelompok,” kata Orignes di Manokwari, belum lama ini.
Meski demikian, Orignes mengungkapkan realisasi program tersebut masih terkendala karena pemerintah kabupaten/kota belum menyiapkan lahan yang dibutuhkan.
Padahal, salah satu syarat utama pelaksanaan program ini adalah adanya rekomendasi dari bupati terkait kesiapan lahan.
“Kabupaten harus menyiapkan lahan. Kalau lahannya sudah siap, nanti pemerintah pusat yang akan membangun,” ujarnya.
Selain mendorong program Kampung Nelayan, DKP Papua Barat juga mengupayakan pembangunan fasilitas penyimpanan ikan atau cold storage di sejumlah daerah, seperti di Kabupaten Pegunungan Arfak (Wondama) dan Manokwari Selatan (Mansel).
Upaya ini dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan serta membuka peluang ekspor hasil tangkapan nelayan.
Saat ini, Papua Barat baru memiliki tiga unit cold storage yang masing-masing berada di Manokwari, Fakfak, dan Kaimana.
“Dengan penambahan cold storage di beberapa kabupaten, kita harapkan daerah-daerah tersebut ke depan bisa mengekspor ikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan,” kata Orignes. (dra)
