KAIMANA,KLIKPAPUA.com – Anggota Fraksi Otonomi Khusus DPRK Kaimana perwakilan Suku Mairasi, Milkha Martina Taboka mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kaimana, Donald R Wakum yang juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar segera merealisasi pembangunan sekolah sementara di Kampung Oray.
Ia mengungkapkan saat dirinya melaksanakan kunjungan kerja di Kampung Oray pada tanggal 4 Oktober 2025 lalu, masyarakat setempat menitipkan 2 aspirasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana.
“Pertama masyarakat meminta pembangunan infrastruktur jalan dari Kampung Werua ke Kampung Oray serta pembangunan sekolah sementara atau kelas pararel bagi anak-anak di Kampung tersebut, ” ucapnya kepada klikpapua di kediamannya, Kamis malam (29/1/2026).
Ia menyebut, karena akses jalan yang sulit demi menyekolahkan anak-anak, para orang tua rela meninggalkan kampung dan tinggal di pinggiran pantai bersebelahan dengan Kampung Saria. “Jadi selama 3 tahun mereka telah mendiami tempat tersebut, ” tegas Milkha.
Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan ternyata usulan tersebut tidak diakomodir dalam anggaran murni APBD Kabupaten Kaimana tahun 2026. “Sedangkan kegiatan TMMD di Kampung Karawawi yang dihibahkan melalui dana otsus sebesar 1 Miliar dan pembangunan rumah dinas pejabat unsur pimpinan Wakil Ketua III DPRK Kaimana sebesar 1,7 Miliar bisa diakomodir yang bersumber dari dana otsus sebesar 1 persen,”sesalnya.
Milkha mengaku akan menyerahkan proposal tersebut berserta RAP dengan rincian sebesar 500 juta kepada Pemkab Kaimana.
“Jika insfrastruktur jalan telah dilimpahkan ke Papua Barat, Saya meminta agar pembangunan Sekolah sementara harus diakomodir di APBD murni tahun 2026, ” desak Milkha.
“Karena di Kampung Oray belum ada bangunan sekolah yang layak untuk menunjang proses belajar-mengajar anak-anak, ” sambungnya.
Kata Milkha, di Kaimana ada banyak permasalahan terkait pendidikan dan kesehatan serta pelayanan umum di beberapa Distrik yang perlu untuk dibenahi dan menjadi atensi pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan dalam otonomi khusus ada 4 hal urgent yang menjadi implementasi dasar yakni peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi rakyat dan insfrastruktur.
“Semoga dana otsus di Kabupaten Kaimana dapat dikelola dengan baik sehingga tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), “harapnya.(lau)
