KAIMANA,KLIKPAPUA.com– Bupati Kaimana Hasan Achmad meminta seluruh aparatur kampung memprioritaskan penggunaan anggaran untuk penanganan stunting, penguatan ketahanan pangan lokal, perbaikan sanitasi lingkungan, serta peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan dasar.
Permintaan tersebut disampaikan saat ia membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung Tingkat Kabupaten di Gedung Pertemuan Krooy, Senin (3/8/2026).
Dalam sambutannya, Hasan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan kampung yang baik merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, dana kampung tidak boleh dipandang sekadar sebagai anggaran yang harus dihabiskan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikelola harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung kemajuan kampung secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ia meminta seluruh aparatur kampung lebih fokus menentukan prioritas pembangunan dengan mengarahkan anggaran pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor-sektor yang disebutkan di atas.
Selain itu, Hasan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Aparatur kampung diminta memanfaatkan sistem keuangan desa secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan melalui musyawarah kampung yang partisipatif.
“Kemandirian kampung tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki,” ujarnya.
Bupati juga mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai penggerak ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kampung.
Ia mengajak seluruh aparatur kampung untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi melalui berbagai pelatihan dan workshop guna memperkuat pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan kampung.
“Semoga workshop ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Arija Buana Jiwa dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan workshop ini mengacu pada Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-229 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa.
Arija, yang juga menjabat Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Papua Barat, menyebut kegiatan tersebut diikuti oleh 200 peserta yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, kepala distrik, kepala kampung, perwakilan pendamping, perwakilan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dan kampung, serta seluruh aparatur kampung se-Kabupaten Kaimana.
“Workshop ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa serta pemanfaatan hasil pembangunan, sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan pemerintah kampung dalam pengelolaan keuangan kampung yang efektif, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Anggota Komisi IV DPR RI Yance Samonsabra, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Desa Dr. Anman Saliharaham, Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana Budi Susilo, serta Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana Yakob A. Himza.
Arija turut memberikan apresiasi kepada Pemkab Kaimana, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, para narasumber, serta seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Semoga melalui kegiatan ini dapat terbangun tata kelola keuangan kampung yang semakin berkualitas, transparan, akuntabel, serta mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kampung di Kabupaten Kaimana,” tandasnya. (lau/red)
