Gubernur Buka Rakerda dan Rakornis Program Bangga Kencana Provinsi Papua Barat

MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Rakerda dan Rakornis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Papua Barat secara resmi dibuka Gubernur Provinsi Papua Barat yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Mohammad Akbar Tawakal, di Swiss-Belhotel, Kamis ( 8/4/2021).

Menurut Mohammad Akbar Tawakal isu penduduk tentu bukan hanya terbatas pada masalah angka, namun angka dapat menentukan kualitas. Transisi demografi telah menghasilkan bonus demografi. Menurutnya angka kelahiran dan angka kematian yang disertai dengan peningkatan usia harapan hidup dalam jangka waktu yang panjang berakibat pada perubahan struktur umum penduduk.

“Bila penduduk besar akan menjadi aset apabila berkualitas sehingga mempunyai daya saing yang tinggi di dunia kerja. Pembangunan manusia yang berkualitas inilah yang menjadi inti dari pembangunan nasional pemerintah periode 2020-2024,” ungkapnya saat membacakan sambutan Gubernur Papua Barat.

Melalui Rakerda dan rakornis program bangga kencana tahun 2021 diharap kepada perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat dan pengelola program bangga Kencana di kabupaten/Kota serta mitra kerja dapat mewujudkan tujuan mulia untuk mensejahterakan keluarga dan masyarakat di Provinsi Papua Barat, begitu juga kepada seluruh lintas sektor serta organisasi kemasyarakatan lainnya, diharapkan juga dapat bekerja sama bahu-membahu secara bersinergi di bawah koordinasi kepala perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan upaya percepatan penurunan stunting.

“Saat ini Indonesia dihadapi pada situasi sepertiga bayi yang lahir diproyeksi mengalami stunting, angka stunting Indonesia saat ini 27,6% dan target pemerintah di tahun 2024 menjadi 14%.  Angka stunting di Papua Barat sesuai data pemantauan status gizi melalui aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat dari Dinas Kesehatan tercatat tahun 2020 sekitar 20,77%,” ungkapnya.

Ditambahkannya dimana perbandingan data stunting tahun 2016 dan 2017 Papua Barat meningkat dari 30,3% ke 33,3%. Sementara di tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 20,77%, namun untuk mencapai target 14% di tahun 2024 cukup berat, sehingga perlu ditangani secara serius dan segera.

“Perwakilan BKKBN Papua Barat  tidak dapat bekerja sendiri sehingga perlu membangun koordinasi sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta semua lintas sektor harus bahu-membahu dalam penanganan percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua Barat,” tandasnya.

Menurutnya, sektor swasta dan masyarakat harus juga dilibatkan secara aktif. Inilah yang harus dikawal di lapangan dengan melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga bersifat stunting di seluruh desa atau kampung. “BKKBN harus bisa mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas bebas samping melalui berbagai intervensi program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat yang ada di Papua Barat,” ujarnya.

BKKBN lanjutnya, saat ini sedang melaksanakan pendataan keluarga dengan sasaran kepala keluarga dan keluarga khusus. Untuk itu diharap program pendataan keluarga ini dipantau dengan baik, sehingga semua kepala keluarga yang ada di Provinsi Papua Barat terdata, dengan demikian dapat menghasilkan data basis keluarga yang valid dan benar dan akan menjadi dasar perencanaan pembangunan baik di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua Barat. Pendataan Keluarga di lakukan selama dua bulan terhitung mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021.

“Saya mengimbau dan mengajak semua pimpinan daerah, forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan semua masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat untuk dapat mendukung dan mensukseskan pendataan keluarga yang dilakukan BKKBN dengan menerima para petugas pendataan di rumah dan memberikan data keluarga yang benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (aa)