MANOKWARI, KLIKPAPUA.com- Pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dimulai secara serentak di seluruh Indonesia, Sabtu (15/10/2022) tak terkecuali di Papua Barat.
BPS mengemban tugas melakukan pendataan tersebut hingga 14 November mendatang berdasarkan Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Pada pelaksanaannya, petugas pendataan lapangan (PPL) menemukan beragam persoalan yang dapat menghambat proses pendataan. Mulai dari tidak ramahnya masyarakat kepada petugas bahkan beberapa warga menolak didata hingga menghadapi daerah rawan konflik.
Hal ini diungkapkan Kepala BPS Papua Barat Maritje Pattiwaellapia dalam Workshop Wartawan pada, Senin (17/10/2022) di aula BPS Papua Barat. Dihadiri oleh Fencye Johanis Urarasaru Kepala Seksi Media Komunikasi Publik Diskominfo Papua Barat, Bustam Ketua PWI Papua Barat dan jajaran pengurus, serta wartawan di Manokwari.
Workshop Wartawan ini untuk mendukung pendataan awal Regsosek 2022, agar masyarakat dapat menerima petugas di lapangan.
Marije kepada wartawan memaparkan latar belakang Regsosek 2022, transformasi data menuju Regsosek merupakan upaya perubahan penyediaan data sosial ekonomi bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat.
Tujuan dari pendataan awal Regsosek pun dipaparkan untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lain hingga tingkat desa/kelurahan.
Diungkapkan Maritje, dalam melakukan pendataan awal Regsosek di daerah rawan seperti Kabupaten Maybrat, BPS melibatkan masyarakat setempat yang dibantu oleh petugas BPS di Sorsel.
Sementara, kendala lain dalam melakukan pendataan awal Regsosek ini adalah adanya penolakan dari beberapa masyarakat di Kebar. Mereka menolak di data karena persoalan tapal batas di daerah tersebut belum tuntas.
“Ada kampung di Kebar menolak pendataan, karena masalah tapal batas belum tuntas. Sama halnya di Pegaf, ada beberapa warga menolak untuk di data,” bebernya.
Untuk itu, Maritje meminta peran Pemerintah daerah sangat penting tehadap, penyelesaian titik-titik krusial untuk segera ditangani.
“BPS dalam pendataan awal Regsosek ini masih memprioritaskan wilayah-wilayah yang mudah dijangkau,” tuturnya.
Meski mengalami berbagai kendala, Maritje optimis pendataan awal Regsosek ini dapat terealisasi selama satu bulan. Dan meminta Media pers dapat mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat.
Fencye Johanis Urarasaru Kepala Seksi Media Komunikasi Publik Diskominfo Papua Barat, meminta peran pers terhadap penyebar luasan berita kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terutama tentang Regsosek. (dra)
