Ketua DPD KNPI Papua Barat, Samy Djunire Saiba. (Foto: Ist)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Pemuda Papua Barat harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kedamaian di tanah Papua.
Pemuda harus patuh dan taat pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. “Pemuda Papua Barat harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai salah satu agenda reformasi dalam berbangsa dan bernegara. Negara kita negara hukum. Siapa pun yang melanggar hukum agar kooperatif menjalani proses hukum,” kata Samy Djunire Saiba, Ketua DPD KNPI Papua Barat, Selasa (27/9/2022).
Samy Saiba saat ini tengah mendampingi Tim Muda/Belia Papua Barat dalam mengikuti kegiatan International WICE (World Inovation Competition and Exhibition) 26- 29 September 2022 di Universitas SEGI Damansara Selangor-Kuala Lumpur Malaysia.
Menanggapi situasi di tanah Papua saat ini, menurut dia, peristiwa tersebut harus disikapi dengan bijak terutama bagi yang berperkara sebaiknya taat azas sebagai bagian dari kepatuhan warga negara pada hukum. “Silahkan KPK bekerja secara professional,“ ujarnya.
“Mari kita menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Semua tuduhan pada akhirnya akan diuji di pengadilan,” sambungnya.
Ia pun menekankan agar setiap pihak untuk menjaga setiap pernyataan yang dikeluarkan. KNPI Papua Barat, lanjut dia, mendukung pernyataan Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melalui tim hukumnya yang telah melayangkan somasi guna mengembalikan kepercayaan masyarakat dan pemerintah di Papua Barat.
“KNPI Papua Barat menilai bahwa pencemaan nama baik, objek yang ingin di lindungi adalah kewajiban. Setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannnya dan nama baiknya dimata orang lain. Pencemaran nama baik melalui media elektronik di atur Undang-Undang, Perbuatan yang mengadu secara menfitnah,menghina baik itu secara ringan termasuk perbuatan pencemaran nama baik karena perbuatan secara sengaja itu dilakukan secara menuduh baik secara lisan atau tulisan,” paparnya.
Untuk itu KNPI Papua Barat berharap untuk semua pihak tidak menyerang melalui media kepada Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, mengingat saat ini PW sedang berfokus dalam melaksanakan visi dan misi yang diberikan oleh Negara.
“Menyangkutpautkan Gubernur Papua Barat ke dalam proses ini berarti mengganggu jalannya proses pemerintahan di Papua Barat. Untuk itu, KNPI Papua Barat meminta semua pihak untuk tidak saling menyerang tanpa bukti dan fakta hukum yang benar demi menjaga keamanan dan kedamaian di tanah Papua,”tandasnya. (rls)
