MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia tahun 2022 memberikan target investasi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat sebesar Rp 2,74 Triliun.
Target pusat yang diberikan tahun 2022 menurun dibanding tahun 2021, yang mana tahun 2021 diberikan target investasi 3,78 Triliun, namun tidak mencapai target karena hanya bisa terealisasi Rp1,11 Triliun.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Papua Barat Yan Piet Mosso saat ditemui wartawan di Aston Niu, Rabu (23/3/2021).
Menurutnya, target investasi Papua Barat yang diberikan oleh Kementerian Investasi RI 2,74 Triliun lebih kurang dari tahun 2021 dimana tahun 2021 itu 3,78 Triliun.
Target Investasi tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan, pertama, karena ada beberapa indikator yang menjadi instrumen penilaian pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi terhadap kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Tentunya dengan memperhatikan karakteristik daerah, kewilayahan, jumlah penduduk, investasi daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatnya, penanaman modal di daerah itu juga yang menjadi indikasi yang digunakan untuk pembagian target pencapaian investasi daerah,” ungkapnya.
Ditahun 2021 Papua Barat ditargetkan untuk investasi sebesar Rp 3,78 Triliun, namun yang dapat dicapai Rp 1,11 Triliun sehingga jauh dari harapan, dan di tahun Rp 2,74 Triliun.
Mosso menambahkan, dimana baru saja dilaksanakan forum dialog investasi daerah untuk Papua Barat yang melibatkan semua kepala dinas penanaman modal PTSP Kabupaten/Kota yang dilakukan di Kaimana untuk menyepakati penetapan target investasi daerah Kabupaten/Kota, karena target investasi dari Pemerintah Pusat 2,74 Triliun tersebut tersebar untuk 13 Kabupaten/Kota.
Menurutnya, dari sisi daya saing daerah untuk sisi investasi Papua Barat jauh tertinggal di bandingkan Provinsi lain, Provinsi Papua Barat berada di peringkat ke 34 dari 34 Provinsi.“Oleh karena itu kita telah sepakat untuk kejar target 34 itu turun tiga grup menjadi 28,” katanya.
“Berbicara investasi maka kita berbicara daya saing, kita bicara ekonomi, bicara angka kesempatan kerja kita, kita bicara deflasi, kita bicara kemiskinan, pokoknya banyak yang kita bicarakan, sehingga salah satunya kita harus bentuk forum investasi daerah di Papua Barat yang akan melibatkan stakholder terkait seperti Dinas Kehutanan SDM, Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, dan Pertanian untuk membangun daerah-daerah unggul yang potensi- potensi disektor itu untuk bagaimana kita jual bahkan yang sudah ada kita harus rawat, dan kita tingkatkan,” pungkasnya. (aa)
