BINTUNI,KLIKPAPUA.com–Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, Saifuddin Kasim, mengatakan, pembangunan Dermaga Tofoi, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni terhenti karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penyaluran anggaran proyek infrastruktur dialihkan ke penanganan Covid-19.
Saifuddin menjelaskan, pembangunan dermaga ini dimulai sejak tahun anggaran 2020 dengan harapan agar tetap tersedia dana pembangunan sesuai perencanaan dengan skema bertahap yaitu tiga tahap, diprediksi selesai tahun 2022.
“Namun diluar kendali kita semua terjadi tragedi pandemi Covid-19 yang dialami hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia, yang tentunya berimbas terhadap penyediaan keuangan negara, hal inilah yang menyebabkan penyediaan keuangan Teluk Bintuni terdampak,” ujar Saifuddin kepada wartawan, Selasa (26/7/2022).
Dikatakan pencairan dana proyek tahap pertama yang seharusnya sebesar Rp25 Miliar baru dibayarkan uang muka sebesar Rp5 Miliar, sementara sisanya sebesar Rp20 Miliar dibayarkan awal tahun 2022, anggaran ini digunakan untuk pekerjaan pemasangan tiang pancang.
Dikatakan pula, nilai proyek pembangunan Dermaga Tofoi ini sesuai rencana anggaran sebesar Rp56 Miliar, namun tak menutup kemungkinan bisa naik karena adanya ekskalasi (penyesuaian) harga satuan material.
Dikatakan untuk pembangunan tahap ke dua kemungkinan baru bisa dilakukan setelah penetapan anggaran perubahan tahun 2022. “Kami berharap agar semua pihak bisa memahami kondisi sebenarnya, dan kami tegaskan tidak ada kegiatan pada OPD dishub yang mangkrak, melainkan tertunda akibat kondisi keuangan daerah yang juga dalam keadaan sulit,” ujarnya lagi.
Saifuddin juga memohon dukungan semua pihak agar bisa menyelesaikan dan merealisasikan semua tupoksi sesuai visi dan misi pemerintah daerah, disektor transportasi laut, dara dan udara.
Ia juga meminta terkait proyek pembangunan Dermaga Tofoi ini jangan dikaitkan dengan masalah politik, sebagai ASN ia menegaskan akan benar-benar menjaga netralitas karena aturan yang mengikat dan tidak di persilahkan berpolitik praktis. (dr)