BINTUNI,KLIKPAPUA.com–Ketua PGRI Teluk Bintuni Simon Kambia yang didampingi Sekretaris Rasyid Woretma usai melakukan pertemuan bersama perwakilan pihak Pemerintah Daerah kepada wartawan menjelaskan, polemik yang sedang menimpa nasib para tenaga guru tenaga kontrak, sesuai tuntutan yang tertuang dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh PGRI Teluk Bintuni nomor 009/ORG-KAB/V/2022 pada tanggal 13 Mei tahun 2022, Selasa (17/5/2022)
Di antaranya belum terealisasinya pembayaran upah gaji selama 3 bulan tahun 2021. Kemudian penetapan SK guru kontrak baru dan penempatan tahun 2022. Belum adanya kejelasan status guru PPPK tahun 2021.
Selanjutnya realisasi BOP tahap empat tahun 2021 dan BOP tahap satu tahun 2022 serta komitmen Pemerintah Daerah terhadap sekolah penggerak yang ke semua itu diduga belum berjalan baik.
Lebih lanjut Simon Kambia menuturkan, sebagai tindak lanjut dari surat tuntutan yang dilayangkan, pihaknya juga telah mengeluarkan surat permintaan audensi dengan Kepala Daerah. Karena ada beberapa hal yang ingin disampaikan.
Dan pertanggal 17 Mei 2022 hari ini, PGRI bersama tenaga guru kontrak telah berkoordinasi, menyepakati secara resmi mencabut surat pernyataan mogok mengajar dengan jaminan PGRI akan terus berupaya mengambil langkah-langkah sampai dengan dapat bertemu Kepala Daerah.
Simon juga mengungkapkan, pihaknya bersama PLT Kepala Dinas Pendidikan telah berkomitmen untuk beraudensi dengan Kepala Daerah. “Tadi itu kami bersama Plt Kepala Dinas Pendidikan akan bertemu dengan Bupati, ini sehingga apa yang menjadi harapan audensi dapat terwujud,” harapnya.
Dikatakan Simon Kambia, dari sejumlah aksi para tenaga guru maupun tenaga pengajar kontrak tersebut tidak ada tujuan lain, pihaknya hanya ingin dunia pendidikan lebih baik kedepannya. (dr)
