BINTUNI,KLIKPAPUA.COM – Pemerintah Teluk Bintuni berencana akan membagian bantuan Modal Usaha kepada pengusaha kecil dalam waktu dekat.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Teluk Bintuni Yulius Bandi mengatakan bantuan modal usaha ini direncanakan akan langsung diberikan oleh bupati atau wakil bupati.
“Kita akan atur jadwal, untuk pembagiannya nanti dibagi -bagi ada yang di Bintuni ada yang di Babo dan distrik lainnya,” katanya saat ditemui diruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Diungkapkan ada sebanyak 900 pengusaha kecil yang akan menerima bantuan modal usaha dengan jumlah masing – masing Rp. 5 juta.
“Jadi masih mau tunggu sampai bupati datang, baru di serahkan, siapa tahu ada arahan – arahan atau hal -hal lain yang perlu bupati sampaikan ke mereka,” katanya.
Bantuan ini kata Yulius nantinya akan dievaluasi setelah 3 bulan dibagian. Tujuannya untuk melihat apakah bantuan uang yang diberikan benar -benar digunakan sesuai dengan permintaan atau tidak.
“Evaluasi ini tujuannya supaya bantuan yang diberikan dimanfaatkan sesuai dengan yang diajukan, jangan sampai terus beli barang lain lagi,” katanya lagi.
Dikatakan bantuan modal usaha ini berasal dari anggaran Tahun 2019, sementara untuk bantuan tahun 2020 belum direkap.
Diberitakan sebelumnya jumlah proposal sampai dengan pertengahan 2019, telah capai 2000 lebih yang diajukan masyarakat. Jumlah ini terus meningkat mengingat Dinas Perindagkop masih terus menerima proposal bantuan tersebut hingga akhir tahun.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Teluk Bintuni, Habibi Pellu mengatakan dari jumlah proposal bantuan usaha yang sudah ada, sebagian besar bukan orang asli Papua. Untuk itu ia berencana akan memilah dan memprioritaskan orang asli Papua.
“Kita akan data lagi, bukan berarti yang non Papua tidak dikasih tapi kita prioritaskan saudara – saudara kita asli Papua,” katanya di Bintuni.
Dia mengungkapkan dari mulai berjalannya program batuan modal usaha ini, masyarakat yang mengajukan proposal untuk dari wilayah kota, non Papua lebih banyak. Namun untuk dari wilayah luar Kota Bintuni, sebagian besar OAP. (at/bm)
