BINTUNI,KLIKPAPUA.com- Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, bersama Wakil Bupati Joko Lingara dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di wilayah tersebut.
Sidak yang dilakukan pada sejumlah titik ini bertujuan mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap kebutuhan pokok masyarakat sekaligus mencari solusi agar inflasi daerah tetap terkendali.
Dalam sidak tersebut, Bupati terlebih dahulu memantau harga bahan pokok, kemudian melanjutkan peninjauan ke distributor gas non-subsidi di PT Irman Jaya Martabe SP 5.
Dari hasil pengecekan, diketahui harga gas masih belum mengalami kenaikan karena distributor masih menjual stok lama.
Saat ini, harga gas ukuran 5,5 kilogram berada di kisaran Rp185 ribu, sedangkan tabung 12 kilogram dijual sekitar Rp365 ribu.
Bupati Yohanis Manibuy mengingatkan pihak distributor agar tetap menjaga stabilitas harga serta tidak menaikkan harga secara sepihak yang dapat berdampak pada kenaikan harga bahan pokok di tingkat pedagang maupun konsumen.
Sementara itu, Manajer PT Irman Jaya Martabe, Ricard Waldes, menjelaskan bahwa harga gas dari Pertamina sebenarnya sudah mengalami kenaikan. Namun, pihaknya belum menyesuaikan harga karena masih menghabiskan stok lama.
“Stok gas saat ini habis, kami akan mengambil lagi ke Manokwari. Kemungkinan besok sudah ada harga baru,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan gas di Teluk Bintuni mencapai sekitar 1.000 tabung per bulan. Tabung 12 kilogram lebih banyak digunakan rumah tangga, sementara pelaku usaha cenderung menggunakan tabung 5,5 kilogram. Saat ini, perusahaan menyalurkan gas ke sekitar 30 outlet di wilayah tersebut.
Usai dari distributor gas, rombongan melanjutkan sidak ke SPBU Tisai milik PT Sinar Teluk Bintuni. Dalam dialog dengan penanggung jawab lapangan, Arifudin, Bupati menekankan pentingnya memastikan ketersediaan BBM subsidi serta penyalurannya tepat sasaran.
Bupati juga mengingatkan agar BBM subsidi jenis biosolar tidak disalahgunakan oleh sektor industri yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi seperti dexlite.
“Kalau bisa jangan ada lagi antrean panjang. SPBU perlu mencari solusi agar antrean bisa terurai,” kata Bupati.
Menanggapi hal tersebut, Arifudin mengungkapkan bahwa pihaknya telah membangun satu SPBU tambahan di Kilometer 4 untuk membantu mengurai antrean, meski saat ini belum dioperasikan.
Ia juga mengakui bahwa pasokan BBM subsidi masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Idealnya, kebutuhan biosolar mencapai 150 kiloliter per bulan, namun saat ini baru terpenuhi sekitar 90 kiloliter.
Untuk BBM jenis pertalite, menurutnya stok sudah relatif mencukupi, yakni sekitar 270 kiloliter, meskipun masih memungkinkan untuk ditingkatkan hingga 300 kiloliter.
Sementara itu, harga BBM non-subsidi jenis dexlite tercatat mengalami kenaikan signifikan dari Rp14.500 per liter menjadi Rp24.150 per liter. Adapun harga pertamax masih stabil di kisaran Rp12.600 per liter.
Plt Sekretaris Daerah Teluk Bintuni, I.B. Putus Suratna, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, terutama sektor industri.
“Penggunaan BBM non-subsidi oleh angkutan barang memang berdampak pada biaya distribusi dan berpotensi menaikkan harga bahan pokok, mengingat sebagian besar barang dikirim dari Manokwari melalui jalur darat,” ujarnya.
Pemerintah daerah, lanjut dia, akan mengumpulkan para pelaku usaha dan distributor BBM guna mencari solusi bersama terkait antrean dan ketersediaan pasokan BBM di Teluk Bintuni. (red)
