RANSIKI,KLIKPAPUA.com–Penjabat Gubernur Papua Barat didampingi Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan sejumlah pimpinan OPD melaksanakan kunjungan kerja ke Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Selasa.Kunker itu guna membahas percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
Agenda pertemuan turut dihadiri Wakil Bupati Manokwari Selatan, Sekda serta jajaran. Dijabarkan Penjabat Gubernur Waterpauw, mencontohkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sering blusukan menjadi fokus dirinya mengurai permasalahan di tengah masyarakat. Khusus menangani stunting dan kemiskinan ekstrem sudah kewajiban semua pihak menyamakan presepsi untuk menuntaskan karena merupakan kebijakan nasional.
“Bersyukur hari ini kita bahas sesuatu penting. Stunting dan kemiskinan ekstrim kebijakan negara. Yang sibuk di Republik hanya Presiden, jadi jangan bikin diri hebat. Hari ini saya mau ungkap persoalan di Mansel. Saya janji mau bikin beres, mulai dari stunting,” tegasnya.
Dia menekankan kehadiran bersama rombongan harusnya diterima dengan sukacita karena bertujuan membawa catatan baik. Sehingga apabila tidak ditindaklanjuti secara berjenjang maka akan gagal dalam mencetak generasi emas bagi negara Indonesia, Papua Barat dan terkhususnya Kabupaten Manokwari Selatan.
Dijelaskan Pj. Gubernur bahwa semua yang dilakukan berlandaskan Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Sesuai data stunting di Papua Barat tahun 2021 26,2, naik menjadi 30,00 persen tahun 2022. Pemerintah pusat juga telah memberikan target hingga 2024 kontribusi penanganan hingga 14 persen. “Ini wajib menjadi perhatian serius dan tidak main-main, apalagi membanggakan program dan kegiatan tetapi masih memiliki masalah tersebut.
Saya mewakili pimpinan negara, mewakili pemerintah pusat harus melihat juga daerah-daerah. Kalau kita kerjasama, selesai barang ini. Program bagus, aparat bagus, dapat predikat WTP tapi hasilnya masyarakat masih cacat begini, artinya tidak bagus,” terangnya.
Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Wempi Welly Rengkung melaporkan gambaran dalam percepatan stunting tahun 2022 sejumlah 91 orang anak tersebar di 6 distrik, di antaranya Oransbari 54 orang, Ransiki 14 orang, Nenei 6 orang dan Distrik Tahota 1 orang.
Tahun 2023, jumlah anak stunting Distrik Oransbari 53 orang, Ransiki 25 orang, Momiwaren 20 orang, Nenei 15 orang, dan Tahota 3 orang. Sedangkan untuk Dataran Isim yang tidak ditemukan kasus pada tahun 2022, baru ditemukan data sebanyak 23 orang pada tahun 2023. Sehingga total keseluruhan berjumlah 139 orang.
Untuk kemiskinan ekstrem tahun 2022 sebanyak 1.469 dan dari data semula 1.800 dinyatakan menurun sebanyak 485 sehingga total tahun 2023 adalah 984 Kepala Keluarga. (rls/red)
