MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Kabupaten Manokwari menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Uji Coba Digitalisasi Bantuan Perlindungan Sosial di Sasana Karya, Kantor Bupati Manokwari, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan yang berkolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) itu dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Manokwari, Mugiyono.
Mugiyono mengatakan digitalisasi tersebut diharapkan mempercepat pelayanan administrasi serta menekan risiko tumpang tindih data di sektor bantuan sosial.
“Melalui digitalisasi perlindungan sosial ini, kita mengharapkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan data menjadi lebih cepat karena didukung oleh sistem yang terstandarisasi. Risiko kesalahan data dan duplikasi juga dapat ditekan sehingga bantuan sosial tersalurkan dengan lebih tepat sasaran,” kata Mugiyono.
Ia juga menyoroti fenomena warga yang secara ekonomi mampu tetap mengurus Surat Keterangan Miskin untuk mendapatkan bantuan. Menurutnya, sistem digital diharapkan dapat menyaring kondisi tersebut secara lebih objektif.
“Semoga melalui sistem digital ini, hal-hal seperti itu bisa disaring secara objektif sehingga bantuan benar-benar jatuh ke tangan warga yang membutuhkan,” ujarnya.
Uji coba sistem ini dijadwalkan berlangsung hingga Agustus mendatang.
Mugiyono meminta petugas lapangan dan operator tidak perlu khawatir jika terjadi kesalahan pada tahap awal.
“Ini kan masih tahap uji coba, jadi kalau salah-salah di awal itu biasa dan tidak apa-apa karena tujuannya untuk memperbaiki serta menyelaraskan prosedur kerja. Yang penting semua sesi diikuti dengan baik agar perangkat kerja kita siap saat sistem ini diterapkan penuh,” tambahnya.
Perwakilan Kemanpan-RB, Andres Batu, menjelaskan bahwa digitalisasi ini merupakan upaya mengatasi persoalan penyaluran bantuan sosial yang selama ini dinilai belum tepat sasaran akibat minimnya akurasi data.
“Selama ini kita tahu bersama bansos banyak yang tidak tepat sasaran. Kadang ada yang di sekitar kita punya mobil dan rumah pribadi yang berkecukupan, tetapi masih menerima bansos. Melalui aplikasi atau website yang disiapkan ini, masyarakat bisa mengecek langsung atau mendaftarkan diri secara mandiri, di mana penyalurannya akan langsung dikirim ke rekening masing-masing yang terdaftar,” jelas Andres.
Ia menambahkan, aparatur daerah yang mengikuti bimtek bertugas membantu warga yang memiliki keterbatasan teknologi, termasuk warga yang belum mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), tidak memiliki ponsel pintar, maupun kelompok lanjut usia yang kesulitan mengoperasikan sistem secara mandiri.
Menurut Andres, sistem tersebut didukung Digital Public Infrastructure (DPI) yang menghubungkan basis data dari sejumlah instansi secara otomatis, seperti data kendaraan dari Kepolisian, data kepemilikan tanah dari ATR/BPN, dan data dari BPJS.
“Jika ada warga yang merasa keberatan karena tidak terdaftar padahal kondisi ekonominya sulit, mereka bisa melakukan sanggah langsung di dalam aplikasi dengan memasukkan datanya sendiri,” pungkasnya. (mel)
