MANSEL,KLIKPAPUA.com– Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua Barat mendorong penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) guna mengoptimalkan pengelolaan komoditas unggulan kulit masoi di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel).
Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy W. Susanto, mengatakan penguatan KPH penting untuk meningkatkan fungsi fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya kelompok perhutanan sosial (KPS) yang mengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK).
“Penguatan kelembagaan KPH perlu dilakukan melalui pengisian jabatan yang optimal, sehingga pendampingan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal,” ujarnya saat menghadiri pelepasan perdana pengiriman kulit masoi produksi KPS Yarmatum di Kampung Sabri, Distrik Ransiki, Kamis (2/3/2025).
Menurut Jimmy, potensi HHBK di Mansel, terutama kulit masoi yang dikelola KPS Yarmatum di Distrik Tahota, sangat menjanjikan dan berperan penting dalam mendorong ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, pengelolaan komoditas tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan agar memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem hutan.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9903/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023, luas areal persetujuan perhutanan sosial Hutan Desa Yarmatum mencapai 4.991 hektare.
Dari luasan tersebut, pemanfaatan kulit masoi dilakukan pada area hampir 1.000 hektare dengan target rencana kerja tahunan seluas 100 hektare dan target produksi 80 ton per tahun.
Pada pengiriman perdana, masyarakat berhasil mencatat nilai transaksi ekonomi sebesar Rp85 juta dari penjualan 1,7 ton atau 1.700 kilogram kulit masoi.
Jika produksi berjalan sesuai target, nilai ekonomi komoditas tersebut diperkirakan dapat mencapai Rp4 miliar per tahun.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK)/KPHP Wilayah II Mansel, Kristian Fonataba, menyebutkan pihaknya masih menghadapi keterbatasan sumber daya dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan.
“Saat ini jumlah personel kami hanya tujuh orang dengan cakupan wilayah kerja mencapai 120.192 hektare. Kami juga membutuhkan dukungan kendaraan operasional roda empat double gardan untuk menjangkau wilayah yang sulit,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan program perhutanan sosial di Mansel juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan pemerintah daerah melalui integrasi program ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta pembentukan kelompok kerja percepatan perhutanan sosial.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan diharapkan dapat menyusun Master Plan Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan sosial agar pelaksanaan program lebih terencana, sistematis, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah.
Program perhutanan sosial yang dikelola secara optimal diyakini mampu berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (aco)
