MANSEL,KLIKPAPUA.com— Bupati Manokwari Selatan Markus Waran melakukan pertemuan bersama ASN, CPNS dan honorer dilingkungan Pemda Mansel.
Pertemuan tersebut, dilaksanakan secara mendadak di aula Setda Mansel, Jumat (14/1/2022) oleh Bupati Markus Waran didampingi Sekda dr. Hengky V. Tewu bersama Kepala BKPSDM dalam rangka penertiban tenaga honorer dilingkungan Pemda Mansel.
Bupati Markus Waran, menyampaikan kepada pimpinan OPD untuk menertibkan honorer. Bupati meminta daftar gaji, KTP, KK dilampirkan dan diserahkan langsung kepada Bupati.
“Bagi tidak honor selama ini, jangan di tambah-tambah, akibat daripada itu memangkas anggaran daerah kita. Sementara PAD kita tidak besar, kita hanya bergantung dengan Dana Alokasi Umum (DAU),” ucapnya.
Untuk itu, Bupati ingatkan untuk tidak menambah-nambahhonorer dari daerah lain. “Karena mereka punya bagian di daerah masing-masing. Artinya, kita bukan tutup diri, tetapi nanti akan menimbulkan kecemburuan sosial untuk kalian sendiri,” ujar Markus Waran.
Menurut Bupati, dirinya sudah mengintruksikan kepada honorer untuk melakukan pendaftaran ulang dan dokumen-dokumen terkait pendaftaran ulang akan di verifikasi ulang. Verifikasi dilakukan meliputi, ijasah SD, SMP, SMA ataupun sederajat.
“Data tersebut, harus sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir sesuai orangtua berikan, jangan di rubah-rubah karena menyangkut dengan verifikasi data lalu dilakukan validasi untuk mengecek kembali kebenaran daripada dokumen tersebut. Sehingga honorer-honorer betul-betul di tertibkan menjadi wajah penduduk di sini, sehingga masuk dalam target perhitungan anggaran,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Satker Cipta Karya Provinsi Papua Barat ini juga mengimbau kepada ASN dan honorer untuk mengabdi dengan baik kepada rakyat. “Karena gaji kalian berasal dari uang rakyat dari mama-mama jualan di pasar,” ujarnya.
Terpisah, Sekda dr. Hengky V. Tewu saat ditemui di ruangannya, mengatakan, proses verifikasi dan validasi administrasi sudah dilakukan di OPD masing-masing dan di kepegawaian.
Untuk itu, verifikasi sekarang dilakukan dengan menyertakan bukti fisik orangnya. “Kita mau lihat. Kalau dokumen sudah lengkap dan dibuktikan dengan orangnya berarti sudah memenuhi syarat, kan masih ada kelemahan kalau misalnya dia tidak sama antara nama dan KTP, tapi kan di masing-masing internal pasti mereka sudah saling melapor,” ujarnya.
Dikatakan, untuk honorer dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum bisa sertakan bukti fisik (orangnya) secara langsung, maka belum bisa dimasukkan dalam pembayaran gaji bulan ini. “Karena belum tervalidasi, kalau mereka katakan belum di gaji kan kita belum lihat orangnya dan kami akan membentuk tim bagi mereka yang belum tervalidasi fisiknya, apakah akan bertemu dengan asisten setda sesuai dengan bidang masing-masing atau kepala dinasnya. Kalau hari ini tidak bisa bertemu dengan bupati seperti sekarang,” ungkapnya.
Proses validasi akan dilakukan selama dua hari kedepan. Kalau mereka belum tervalidasi dan memang yang bersangkutan memang honorer nanti, bisa dimasukkan bulan berikut. “Kalau dia ada tugas atau sakit bisa mereka beritahukan kepada pimpinan mereka,” tuturnya.
Lanjut Sekda mengatakan, jumlah honorer di Manokwari Selatan seharusnya sisa 2 ribu lebih setelah 845 lolos menjadi CPNS. Namun, kenyataannya honorer masih tetap sekira 3 ribu, padahal ada larangan penambahan honorer dari awal. “Sehingga tujuan dilakukan validasi karena itu,” ujarnya.
Diketahui, jumlah OPD sudah melakukan verifikasi administrasi dan fisik honorer kemarin di aula Setda, di antaranya Bagian Umum Setda, Bagian Humas, Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, BPKAD, Dinas Perhubungan dan Pertanian.(eap)
