Serahkan DIPA dan TKDD 2021, Gubernur Papua Barat Pesan Jangan Ada Penyalahgunaan

MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021. Selain DIPA, Gubernur juga menyerahkan  Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021.

Gubernur mengatakan, kekuatan fiskalyang berasal dari APBN dalam bentuk dana DIPA, Dana Transfer dan Dana Desa, tentunya sangat kita harapkan dapat menjadi stimulus dalam kondisi saat ini.

Fiskal sebagai unsur utama untuk mendorong terciptanya pemulihan ekonomi, perbaikan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta tetap mampu mewujudkan prioritas pembangunan baik dari sisi fisik maupun non fisik yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat. “Pesan saya agar pengelolaan dana-dana tersebut dilakukan dengan kehati-hatian, transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efektif dan efisien, berorientasi pada output dan kinerja. Serta dalam pengelolaannya jangan sampai ada penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat,” ujar Dominggus saat penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2021, Kamis ( 26/11/2020 ) di Swiss-Belhotel Manokwari.

Gubernur mengajak semua pihak untuk dapat meningkatkan kualitas belanja melalui perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik dan berkesinambungan, meskipun ancaman Covid-19 masih mengintai dan belum usai.

Selain itu, juga dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti masih rendahnya indeks pembangunan manusia, masih tingginya angka kemiskinan, rendahnya lapangan pekerjaan, semuanya semakin parah dengan terjadinya pandemi.

Lebih lanjut Dominggus menyampaikan, untuk penganggaran sudah seharusnya memberikan prioritas pada penanggulangan masalah-masalah dimaksud, khususnya pemulihan ekonomi. Dengan diarahkan pada basis sektor-sektor ada di Papua Barat, mampu menggerakkan dan menjadi pengungkit kegiatan perekonomian secara berkesinambungan.

Program pemerintah di Provinsi Papua Barat tahun 2021 yang perlu menjadi perhatian perlu dilakukan percepatan dalam proses penetapan pejabat pengelola keuangan dan pengelola kegiatan, meskipun masih terdapat kendala dengan penerapan sistem kerja dari rumah, sehingga perlu dilakukan pembenahan sistem tata kelola dan administrasi yang memanfaatkan teknologi, mengingat selama ini masih banyak sistem yang menghabiskan waktu tenaga dan pikiran tanpa hasil yang maksimal.

Menurut Gubernur, pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan percepatan sesegera mungkin sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan akselerasi pelaksanaan program baik yang dikontrakan pada pihak ketiga maupun yang dilaksanakan secara swakelola. “Semua itu di maksud agar penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran dan yang terakhir adalah cermat, efektif, dan akurat perlu dilakukan terhadap belanja agar secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Gubernur menginstruksikan, agar penggunaan dana desa lebih difokuskan pada upaya perlindungan sosial, menjaga masyarakat miskin agar mampu bertahan serta mengutamakan pelaksanaan secara swakelola dan padat karya, serta lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Lanjut Gubernur, untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang akuntabel dan tepat sasaran, perlu adanya koordinasi dari semua pihak, utamanya koordinasi antara satuan kerja, kementerian / lembaga dan organisasi perangkat daerah. (aa)