MANOKWARI,KLIKPAPUA.com – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menilai layanan BPJS Ketenagakerjaan perlu dievaluasi agar mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat pekerja, khususnya pada tahap implementasi di daerah.
Menurut Filep, banyak pihak berharap keberadaan BPJS Ketenagakerjaan benar-benar memberi kepastian perlindungan bagi pekerja.
Ia menekankan, jika pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk menanggung iuran warga, maka data penerima manfaat harus disampaikan secara transparan kepada publik.
“Kalau memang ada 70-80 ribu orang yang dijamin oleh APBD, maka harus jelas siapa saja, tinggal di mana, dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai mereka sendiri tidak tahu bahwa sudah dijamin BPJS Ketenagakerjaan,” kata Filep
Ia menyoroti masih banyak pekerja sektor informal seperti pedagang kecil, buruh kasar, sopir taksi, hingga pengemudi ojek online yang minim akses informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Filep juga meminta agar proses administrasi klaim jaminan dipermudah dan tidak memberatkan peserta.
Ia mencontohkan kasus almarhum Duwiri, anggota MRPB, yang meninggal dunia dua tahun lalu namun baru menerima pencairan tunjangan pada tahun ini.
“Ini berarti ada persoalan birokrasi. Kita berharap, ketika peristiwa menimpa pekerja, maka saat itu juga birokrasi harus cepat dan tepat,” tegasnya.
Filep menekankan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan menyediakan layanan informasi yang dapat diakses semua kalangan tanpa bergantung pada teknologi, serta mempercepat mekanisme pencairan agar manfaat perlindungan segera dirasakan pekerja. (dra)
