MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Sebanyak 25 staf pengajar Universitas Papua (Unipa) dari berbagai fakultas baru saja menyelesaikan bimbingan teknis (Bimtek) bagi calon tenaga ahli Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk berbagai dokumen perencanaan.
Bimtek ini merupakan kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat, Universitas Papua (Unipa) dengan Global Green Growth Institute (GGGI) sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas lokal dalam mendukung pemerintah daerah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan ruang dan pembangunan.
Wakil Rektor II Unipa Dr. Irnanda A.F. Djuuna, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya sangat mendukung kegiatan ini, mengingat kebutuhan pemerintah provinsi dan 14 pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat sangat tinggi akan tenaga ahli KLHS yang paham isu pembangunan dalam konteks ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan budaya khas Papua Barat.
Selama ini, kebutuhan pemerintah kabupaten/kota yang dipenuhi oleh tenaga ahli perencana dan praktisi yang paham akan sistematika dan substansi dokumen perencanaan maupun instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) hanya sebagian yang berasal dari Unipa. Sebagian lagi berasal dari universitas maupun lembaga di luar Papua Barat.
Untuk itulah, lanjut Irnanda, lebih kurang 25 staf pengajar/dosen Unipa dari Fakultas Kehutanan, Perikanan, Pertanian, Ekonomi dan Bisnis, Sosial Politik, Teknik, dan lainnya ditugaskan untuk mengikuti Bimtek ini sebagai langkah awal dalam mengenal, memahami, mengolah secara mandiri, dan mempraktekkan konsep, konteks, mekanisme, dan berbagai analisis yang ada dalam penyelenggaran/pembuatan KLHS, yang nantinya pemanfaatannya dapat berupa skema kerjasama bilateral Unipa dan Pemda.
Diharapkan setelah Bimtek ini, para calon tenaga ahli dapat tetap melanjutkan olah pikir dan olah rasa dari berbagai materi yang diberikan dalam bentuk forum diskusi terfokus atau kajian rutin bulanan dalam mengekplorasi berbagai pendekatan dan analisis dalam penyelengaraan/pembuatan KLHS yang telah mereka peroleh langsung dari ahlinya. Sebagian besar materi diberikan langsung oleh narasumber dari kementerian teknis, dan praktisi lingkungan pegiat KLHS dari perguruan tinggi dan lembaga yang fokus pada pengelolaan dan perlindungan ingkungan hidup.
Sementara itu, dalam sambutannya saat penutupan Bimtek, Dr Aplena Elen Bles, Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Unipa mengatakan bahwa pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh oleh sejawatnya di Unipa selama mengikuti Bimtek ini tidak saja berguna dalam meningkatkan kualitas pribadi dan lembaga, tapi juga kualitas penyelenggaraan dan pembuatan KLHS, termasuk kualitas dokumen perencanaan pembangunan di provinsi Papua Barat.
Sebagai tindak lanjut, Taswin Munier Environmental Policy Advisor GGGI memaparkan bahwa 25 “alumni” Bimtek ini diharapkan tidak berhenti dalam meningkatkan kapasitas pribadi mereka, baik secara mandiri maupun terorganisasi dalam wadah semacam kelompok kerja KLHS atau kelompok diskusi yang dikomandoi oleh PPLH Unipa, yang tidak saja fokus pada kajian lingkungan, tetapi juga menajamkan kajian ekonomi, sosial, hukum, dan tata kelola, yang akan sangat berguna bagi mitra OPD (organisasi perangkat daerah) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.
Sebagaimana diketahui, arahan dan amanat Pemerintah untuk 34 pemerintah provinsi dan 514 kabupaten/kota semakin hari semakin banyak dan beragam, yang membutuhkan pemahaman dan keahlian khusus, terutama terkait dengan pemenuhan komitmen Pemerintah RI dalam pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan (SDGs), penurunan emisi karbon (NDC dan Zero Net Sink), perencanaan dan pembangunan rendah karbon (PPRK), penganggaran hijau, instrumen ekonomi hijau, dan lainnya.
Selanjutnya Taswin menyatakan, hal terpenting dari rangkaian Bimtek ini adalah apa yang akan dikerjakan oleh para alumni pasca Bimtek, untuk bekerjasama medukung pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat dalam memenuhi tujuan Bimtek, yakni tersedianya kapasitas lokal yang mampu memenuhi kebutuhan Pemda dalam meningkatkan kualitas dokumen dan penyelenggaraan pembangunan daerah yang mengintegrasikan inisiatif pembangunan hijau (green growth), sebagai bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan, pungkasnya. (ars)
|
|
