MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Pemerintah Papua Barat mendorong berbagai isu strategis menjadi skala prioritas dalam Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia Daerah Khusus Istimewa tahun 2023 bersama para 9 gubernur di Indonesia.
Hal ini akan didorong bersama para gubernur satu kesepakatan bersama, pentingnya kehadiran negara memberikan kebijakan kepada daerah desentralisasi di Indonesia.
Hal ini menjadi isu kebijakan negara yang perlu dipikirkan bersama,untuk membuat sebuah konsep atau pikirkan bersama yang nanti dirampungkan kemudian disampaikan ke Lemerintah Pusat dalam hal ini presiden maupun kementerian terkait.
“Ini loh konsep kita tawarkan kepada pemerintah, hal menjadi skala prioritas harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Jadi masih banyak hal nanti kita bahas lagi forum Fordasi,” kata Pj Gubernur Papua Barat,Paulus Waterpauw kepada wartawan, Senin (25/9/2023).
Terutama masalah saat ini dihadapi oleh negara yaitu, inflasi, stunting, daya saing, produk unggul, UMKM serta kemiskinan ekstrim. Hal ini menjadi agenda penting yang dibahas.
Ia berharap, para OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat melihat persoalan tersebut,kemudian bersama-sama menuntaskannya.
“Saya tidak bisa berkerja sendiri. Tanpa dukungan dari pimpin OPD dan seluruh ASN di Papua Barat. Apa yang menjadi kebijakan negara kita kerjakan bersama,” ajaknya.
Waterpauw bersyukur Papua Barat bisa menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia Daerah Khusus Istimewa tahun 2023.
“Kita bersyukur kita diberikan kepercayaan, amanah menjadi tuan rumah rumah Fordasi. Kita harus tunjukan yang terbaik kepada tamu delegasi yang datang ke provinsi ini,”katanya.
Ia mengatakan, pembukaan Fordasi ini rencana akan buka Mendagri, namun ada beberapa agenda yang kegiatan tidak bisa di tinggakan. Maka kegiatan Fordasi akan dibuka oleh Wamendagri.
“Pak Mendagri tidak hadir di Wakili Wamendagri serta para Dirjen dan kementerian terkait. Mereka akan datang ke Papua Barat membawa materi kegiatan Fordasi,”katanya.
Dia berharap, momen baik ini dapat disampaikan pokok pikiran harapan masyarakat di Papua barat yang berkaitan dengan, adat, agama, pemuda perempuan. Hal ini menjadi skala prioritas yang harus diakomodir.
“Ayo kita bicara forum baik ini, pokok pokok pikiran dan gagasan kita menjadi skala prioritas di masa mendatang, ini kita terapkan. Hal ini dibutuhkan komitmen seluruh pimpinan OPD dan ASN di Papua Barat,”pungkasnya.(ar)
