MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Adanya pro kontra terkait rencana pembangunan jembatan penghubung Kwawi menuju Pulau Mansinam, ditanggapi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.
Gubernur mengatakan apabila melihat dari berbagai sudut pandang masing-masing, maka tidak akan ketemu titik penyelesaiannya seperti apa. “Misal saja mungkin dari orang pemerintah tinjau dari sudut pemerintahan, orang ekonomi lain lagi, orang tata ruang lain, itu tidak akan kita ketemu dan tidak akan kita bangun dan tidak akan selesai,” tutur gubernur saat mendampingi Wakil Menteri PUPR peninjauan lokasi pertama titik pembuatan penghubung jembatan di Inggandi Beach, Senin (10/2/2020).
“Tapi kalau kita duduk sama-sama untuk saling memberikan masukan bagaimana ketika bangun jembatan ini, nasib nelayan atau mereka yang selama ini hidupnya dari transportasi laut bagaimana solusinya kedepan seperti apa, masyarakat dari pulau sana kehidupan mereka kedepan seperti apa. Nanti kita akan duduk bersama-sama sehingga pada akhirnya kita lihat dari dampak amdal dan sebagainya, tata ruang, ekonomi dan sebagainya, kalau kita duduk bersama-sama pasti kita akan dapatkan kesepakatan bersama-sama,” jelasnya.
Lanjut gubernur mengatakan, bahwa usulan tersebut sudah diserahkan kepada Menteri PUPR melalui balai saat hadir di Pulau Mansinam. “Hadir juga dari bapenas dengan demikian jelaskan tugas ini tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja dalam hal ini Kementerian PUPR saja, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab juga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Manokwari, ” kata gubernur.
Dikatakan bahwa semua itu dilakukan karena Mansinam ini merupakan iconnya orang Papua, karena injil dan peradaban orang Papua dimulai dari Mansinam.
Dengan begitu tidak hanya membangga-banggakan pulau tersebut, tetapi apa yang harus dibuat. Artinya ketika ada jembatan masyarakat di sana ekonomi mereka seperti apa, itu juga harus di pikirkan semuanya.
Dominggus menambahkan berkaitan dengan titik jembatan, hal itu akan dibicarakan dengan pemilik hak ulayat setempat. Baik dari arah Manokwari maupun posisi di Pulau Mansinam.
Sehingga tugas Kementerian PUPR adalah membangun fisiknya, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan tanah ulayat dan lain-lain menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Manokwri.
“Kami di daerah siap mendukung. Ketika nantinya ada masalah maka itu merupakan tanggungjawab daerah, sehingga tidak ada lagi hambatan bagi program dari pusat, agar bisa berjalan dengan baik,” tambahnya. (aa/bm)
