JAKARTA,KLIKPAPUA.com—Rapat kerja Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Komite 2 DPD RI berlangsung Senin (9/12/2024) membahas rencana program kerja Kementerian Perumahan dan Permukiman tahun 2025.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan para Dirjen dan Direktur di Kementerian PKP.
Dalam rapat tersebut, Anggota DPD RI asal Papua Barat, Abdullah Manaray menyampaikan sejumlah data terkait jumlah penduduk Papua Barat, yakni saat ini berdasarkan data BPS per Juni 2024 sebanyak 569.570 jiwa.
Dimana jumlah penduduk miskin di Papua Barat sekitar 21,66% atau 110.160 jiwa. Dari jumlah tersebut 97.340 jiwa penduduk miskin berapa di kampung/ desa dan hanya 12.820 jiwa berada di perkotaan.
Dari data penduduk tersebut maka pembangunan perumahan diharapkan secara langsung dapat memberikan dampak pada pengurangan angka kemiskinan di setiap daerah, maka khusus untuk Papua Barat, menurut Abdullah Manaray, sebaiknya fokus pembangunan perumahan didorong pada setiap kampung-kampung, baik berupa renovasi rumah maupun pembangunan unit baru, yang mana berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Selain itu juga diharapkan pembangunan perumahan penempatannya berada pada sepanjang jalan trans nasional yang menghubungkan antar kabupaten- kabupaten di Papua Barat, karena kondisi saat ini sebagian jalan- jalan tersebut terjadi kerusakan dan sudah tidak dilalui warga karena akses yang rusak dan sudah ditumbuhi rumput ilalang.
Maka melihat kondisi tersebut Senator Papua Barat ini mengusulkan agar kebijakan pembangunan perumahan dari kementerian perumahan dan pemukiman difokuskan pada wilayah kampung-kampung di Papua Barat, terutama penempatan titik-titik rumah berada di sepanjang jalan trans Papua, sehingga paling tidak pemeliharaan jalan-jalan trans nasional tersebut juga secara swadaya mendapatkan pemeliharaan mandiri dari masyarakat.
Menanggapi masukan dari Komisi 2 DPD RI tersebut, Menteri PKP berharap masukan dan informasi data dari para senator.
Di setiap daerah- daerah agar dapat memberikan informasi yang akurat terkait kebutuhan perumahan di masing- masing-masing daerah.(rls/red)