Rapat Koordinasi Evaluasi Monitoring Center For Prevention (MCP) tahun 2021 dan sosialiasi MCP tahun 2022 Pemerintah Provinsi Papua Barat dibuka oleh Sekda Papua Barat, Nataniel D. Mandacan. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Rapat Koordinasi Evaluasi Monitoring Center For Prevention (MCP) tahun 2021 dan sosialiasi MCP tahun 2022 Pemerintah Provinsi Papua Barat dibuka oleh Sekda Papua Barat, Nataniel D. Mandacan, mewakili Penjabat Gubernur Papua Barat.
Sekda Papua Barat Nataniel D. Mandacan mengatakan, pada 8 Juni lalu telah dilaksanakan rapat koordinasi evaluasi rencana aksi pencegahaan dan pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan di Auditorium PKK, dan pada hari ini ditindak-lanjuti dengan rapat koordinasi evaluasi MCP tahun 2021 dan sosialisasi MCP 2022 Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Penyebab korupsi menurut Donald R. Cressey, ada tiga unsur yakni tekanan (pressure) adanya motivasi/dorongan untuk melakukan korupsi, Peluang (opportunity), adanya kesempatan karena kontrol yang lemah, SOP atau Sistem tidak berjalan dengan kondusif, pembenaran (ratuionalize) alasan rasional sebagai pembelaan diri, sehingga korupsi wajar dilakukan,” kata Sekda Nataniel saat membacakan sambutan Pj Gubernur Papua Barat pada Rakor MCP di Audotorium PKK Papua Barat di Arfai, Senin (11/7/2022).
Dengan memperhatikan penyebab tersebut, maka pemerintah harus bisa mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya korupsi melalui Pembangunan dan Internalisasi Nilai-nilai Integritas/anti Korupsi, Pembangunan Sistem yang dapat mencegah korupsi dan penindakan sebagai efek jera. “Dengan langkah – langkah tersebut saya yakin korupsi bisa ditekan. Mengingat pentingnya tugas ini, maka dilaksanakan sosialisasi MCP tahun 2022 oleh para narasumber melalui pembangunan sistem dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah,” ungkapnya.
Ia mengimbau kepada pimpinan organisasi pemerintah daerah agar dapat memberikan data-data yang dibutuhkan untuk pemenuhan pengisihan MCP. “Jangan ketika diminta data selalu jawabannya mudah, pada kenyataannya tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan. Gubernur Papua Barat akan selalu memonitor pimpinan OPD, mana yang tidak memberikan data dengan baik, itu merupakan bentuk integritas saudara,” terangnya.
Pj Gubernur meminta Tim MCP untuk selalu memberikan laporan perkembangan, jika ada yang tidak memberikan data dengan baik, akan dilaporkan kepada Gubernur. “Kita sebagai pelayan masyarakat harus punya integritas dan disiplin yang baik supaya Pemerintahan Provinsi Papua Barat mendapat nama yang baik dimata masyarakat Provinsi Papua Barat,” tutupnya.(aa)
