Kegiatan Pencanangan Tanam Padi sawah di SP-1 , Prafi Mulya, Rabu (17/6/2020). (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Ditengah situasi Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Papua Barat berupaya mengoptimalkan lahan Padi seluas 4.371 hektar (ha) di Papua Barat, yang selama ini tidak terjamaah.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat, Yocob Fonataba mengatakan hingga saat ini, total luas lahan Padi yang berada di Provinsi Ppaua Barat yang telah dicetak mencapai 11.545 ha, tetapi yang intensif lahan selalu tertanami yaitu 7.174 ha. “Ini karena petani terkendala beberapa persoalan,” beber Yacob saat membacarakan laporan pada kegiatan Pencanangan Tanam Padi sawah di SP-1 , Prafi Mulya, Rabu (17/6/2020).
Produksi lokal padi di Papua Barat tersebar di 11 kabupaten, dengan rincian, luas lahan untuk Manokwari 1.443 ha, Teluk Bintuni 116 ha, Raja Ampat 100 ha, Teluk Wondama yang intensif 20 ha, Kabupaten Tambrauw 3 ha, Manokwari Selatan 654 ha, Fak-fak 48 ha, Kabupaten Sorsel 10 ha, Maybrat 10 ha dan Kaimana 50 ha. “Kalau rata-rata kita produksi per ha 5 ton dikali 3 ribu ha, berarti dapatnya 15 ribu ton gabah kering panen. Dari 15 ton itu disusut dipenggilingan 62 persen, jadi hasilya bersih 10 ton per musim tanam,” ungkapnya.
Menurut Yacob, seluruh luas lahan di Provinsi Papua Barat yang telah dicetak 11.545 ha, semuanya ditanami padi dengan rata-rata produksi 5 ton per ha. Berarti produksi Padi di Papua Barat, untuk satu musim tanam saja mendapat 57.725 ton gaba kering panen. “Jika dikonversi menjadi beras produksi bersihnya 35.789,5 ton. Dengan hasil segitu maka kebutuhan beras di Papua Barat sudah bisa terjawab, tanpa harus mendatangkan dari luar Papua Barat,” sebutnya.
Dijelaskan Yacob, para petani selama ini memiliki kendala,sehingga beberapa lahan belum dapat ditanami secara intensif, yang pertama modal usaha daripada petani yang belum memadai, sehingga mereka tidak mampu untuk mengelolah lahan 1 ha, kemudian masih belum terdapat benih unggul yang bersertifikasi.
“Kita usahakan untuk para petani menggunakan benih unggul bersertifikasi, karena kita sekarang sudah beranjak ke sistem mekanisasi, dan kemudian alat mekanisasi yang yang masih terbatas, dan kemampuan para petani untuk menembus pupuk dan sering mengalami keterlamabatan pupuk tidak sesuai dengan musim tanam,“ tuturnya. “Sekarang kita pakai pola baru dengan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok. Jadi kelompok tani sekarang diberikan kartu tani untuk menebus pupuk,” sambungnya.
Selain itu, menurutnya, harga jual beras yang belum memadai sesuai perhitungan analisa usaha tani bagi Petani. Kebutuhan air irigasi, dimana lahan sudah dicetak, tapi belum terjangkau air irigasi. “Sehingga petani mengusulkan kepada kami untuk membuat perencanaan, sehingga lahan tersebut bisa di aliri. Serta obatan-obatan pengendalian hama dan penyakit,” terang Yacob.(aa/bm)
