Pertegas Pesan Presiden,Kapolda Daniel Tahi: Polri Tidak Boleh Ketinggalan Teknologi

0
-- Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, SH,.MA. (Foto: Aufrida/klikpapua)

MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Polda Papua Barat mengelar syukuran HUT Bhayangkara ke-76 tahun 2022 di Aula Arfak Polda Papua Barat.

Pantauan klikpapua.com dimana usai melakukan upacara HUT Bhayangkara, dilanjutkan dengan syukuran HUT Bhayangkara yang dihadiri Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Kepala Suku Besar Arfak Dominggus Mandacan, Wakil Ketua II DPR-PB Saleh Siknun, beserta seluruh Forkopimda Provinsi Papua Barat, beserta seluruh PJU Polda Papua Barat dan tamu undangan.

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H. M.A dalam sambutannya mengatakan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai anggota Polri tidak boleh tertinggal dengan perkembangan teknologi terbaru saat ini, harus lebih cepat mengantisipasi perkembangan kejahatan.

Selain itu,pentingnya keterlibatan Polri dalam beberapa agenda penting, seperti G-20 yang puncak acaranya nanti pada bulan November di Pulau Bali. “Selain itu kita juga mempersiapkan rangkaian pemilihan yang akan digelar pada tahun 2024 nanti,” ucapnya.

Dalam semua proses kegiatan yang akan berlangsung nanti, kata Kapolda,Polri akan sangat berperan penting dalam menjaga kamtibmas hingga pelaksanaan KTT G-20, pelaksanaan Pilkada hingga Pilpres sampai pelantikan nantinya.

Diharapkan di Papua Barat bisa menjalankan amanah Presiden, Papua Barat harus selalu menjadi yang terdepan untuk menjaga kamtibmas.

Lebih lanjut Kapolda mengatakan dengan penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946 jawatan kepolisian negara yang semula berada dalam lingkungan Kementerian dalam Negeri ditetapkan menjadi jawatan tersendiri yang langsung berada di bawah Presiden selaku kepala pemerintahan. “Peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Juli 1946 tersebut juga menjadi momentum meleburnya berbagai elemen kepolisian ke dalam satu institusi kepolisian yang bersifat nasional,” katanya.

“Pengalaman sejarah ini tentunya telah mematangkan semangat pengabdian Polri khususnya Polda Papua Barat untuk dapat mendukung kebutuhan institusi dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, seperti isu strategis keamanan dalam negeri yang mencakup pengamanan keberlanjutan, program pembangunan nasional dalam melewati masa pandemi Covid-19 dalam pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan,” sambungnya.

Untuk itu melalui peringatan Hari Bhayangkara tahun 2022 ini dengan tema Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, menjadi momentum kepolisian negara Republik Indonesia untuk lebih mengoptimalisasi pelaksanaan tupoksi serta peran Polri dalam menjaga dan memelihara situasi kamtibmas yang kondusif, guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

“Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian sampai dengan saat ini Polri masih belum sempurna dan tidak luput dari berbagai kekurangan, sehingga belum mampu memenuhi semua ekspektasi masyarakat,” tuturnya.

“Untuk itu melalui kesempatan yang baik ini kami memohon maaf dan berlapang dada menerima berbagai masukan kritik dan saran yang membangun dari seluruh lapisan masyarakat guna memperbaikan Polri pada umumnya dan Polda Papua Barat serta jajaran pada khususnya,” sambugnya.

Ditambahkan Kapolda yang mana selama pengabdian Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tentunya tidak terlepas dari bantuan dukungan serta kerjasama seluruh lapisan masyarakat maupun seluruh stakeholder yang mendukung Polri menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat.

“Saya mengingatkan kepada seluruh personil Polri jajaran Polda Papua Barat agar selalu meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri, menjaga kode etik profesi, serta bangun komunikasi yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat maupun seluruh stakeholder sehingga kita mampu menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparan berkeadilan (presisi
) sehingga dapat menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional dan pembangunan daerah,” tutupnya.(aa)


Komentar Anda

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.