Dominggus Urbon, Wakil Ketua Fraksi Jalur Pengangkatan DPR Papua Barat saat melakukan jumpa pers, Jumat (20/11/2020). (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Fraksi Otsus DPR Papua Barat melihat penolakan yang dilakukan masyarakat Papua Barat terhadap Otsus, karena implementasi pelaksanaan selama 20 tahun tidak menghasilkan apa yang diharapkan oleh masyarakat.
“Sehingga sesuai amanat UU, kami akan melakukan pengawasan ketat terhadap sumber-sumber Dana Otsus maupun sumber Dana bagi hasil (DBH), karena sering terjadi penyimpangan terhadap dana Otsus dan DBH (Dana Bagi Hasil) dan sumber lainnya,” kata Dominggus Urbon, Wakil Ketua Fraksi Jalur pengangkatan saat melakukan jumpa pers, Jumat (20/11/2020).
Urbon mengatakan, pengawasan terhadap dana Otsus, DBH, serta sumber lainnya akan diperketat, karena selama ini dikelolah tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak melibatkan masyarakat. “Sehingga kedepan itu adalah tanggungjawab Fraksi Otsus, sesuai dengan amanat undang-undang dalam konteks melakukan tugas pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, termasuk evaluasi hasil dan audit keuangan,” tuturnya.
Lebih lanjut ditegaskan Urbon, Fraksi Otsus tidak akan main-main, akan tegas. “Besok-besok ada temuan maka kami Fraksi Otsus siap membuat pansus terhadap dana bagi hasil migas,dan dana Otsus, karena itu amanat undang-undang dan amanat adat, kami tidak mau duduk di legislatif dan tidak punya progres kerja, kami diutus dengan sumpah adat,” tegasnya.
Ditambahakan, terkait permasalahan DBH sudah tertuang di dalam Perdasus Nomor 3 Tahun 2019 tentang Dana Bagi Hasil. Dan di dalam pembagian kontribusi dana sudah berjalan, hanya saja belum ada peraturan dan implementasinya di kabupaten/kota, sehingga perlu adanya audit terhadap perencanaan.
Teluk Bintuni penghasil Migas memberikan kontribusi yang besar bagi APBN secara Nasional dan memberikan kontribusi yang terbesar terhadap provinsi, maka sangat naif kalau masyarakat 7 suku Bintuni hidup di dalam penderitaan. “Kami akan melakukan konsolidasi, karena dana Migas ini tidak hanya turun ke Bintuni melainkan ke daerah yang berdampak juga,” katanya.
Lanjut Urbon, dari 11 anggota Fraksi Otsus akan membentuk pansus untuk mengaudit anggaran yang besar tersebut, karena masyarakat 7 suku harus mendapatkan kesejahteraan dari DBH Kabupaten Teluk Bintuni. “Sehingga saya akan berkomunikasi dengan Pemerintah Teluk Bintuni untuk melihat hal-hal ini secara substansi,” tukasnya.(aa)
