MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyatakan akan segera membahas langkah penertiban terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin (ilegal) yang marak terjadi dan berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengatakan bahwa koordinasi lintas sektor sangat penting dalam menangani pertambangan ilegal yang banyak terjadi di kawasan hutan lindung.
Pemprov Papua Barat berencana mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) usai Gubernur Dominggus Mandacan kembali dari agenda kerja di Jakarta.
“Setelah Pak Gubernur kembali, kami akan segera mengundang Forkopimda untuk membahas penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin yang semakin meresahkan,” ujar Lakotani di Manokwari, Selasa (20/5/2025).
Ia menegaskan, penertiban tambang ilegal menjadi langkah awal dalam menyelamatkan lingkungan dari kerusakan jangka panjang.
Pasalnya, sebagian besar lokasi tambang ilegal berada di kawasan hutan lindung dan cagar alam, seperti di Kabupaten Manokwari dan Pegunungan Arfak.
“Kalau ingin dilegalkan, tentu harus ada perubahan status kawasan. Itu pun harus melalui persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu, langkah paling realistis saat ini adalah penertiban,” jelasnya.
Lakotani mengakui bahwa proses perizinan untuk pertambangan rakyat (IPR) cukup panjang dan kompleks.
Namun, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas kemungkinan pelimpahan kewenangan penerbitan izin kepada daerah.
“Kami sudah bertemu Kementerian ESDM untuk membahas pelimpahan kewenangan. Jika disetujui, masyarakat bisa mengakses IPR secara legal, dan ini juga akan berdampak positif pada pendapatan daerah,” tambahnya.
Pemprov Papua Barat juga meminta dukungan penuh dari aparat TNI dan Polri dalam pelaksanaan penertiban tambang ilegal.
Sinergi antar-lembaga diperlukan agar penegakan hukum bisa berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik sosial di lapangan.
“Dukungan dari TNI dan Polri sangat penting. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal keselamatan lingkungan dan masa depan generasi Papua Barat,” tandas Lakotani. (dra)
