Pemkab Manokwari Siapkan Raperda Jaminan Kesehatan untuk Warga Non-JKN

0
Plt Kepala Dinas Kesehatan Manokwari, Marthen Rantetampang. (foto: Gemelin/klikpapua)

MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan menjadi landasan hukum bagi pemberian jaminan pelayanan kesehatan kepada warga yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Plt ‎Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Marthen Rantetampang, menjelaskan penyusunan naskah akademik telah melalui tahapan pembobotan terakhir dan kini menunggu proses konsultasi ke Pemerintah Provinsi Papua Barat sebelum dibahas bersama DPRD.

‎“Naskah akademiknya sudah disiapkan. Kemarin kita sudah lakukan pembobotan terakhir, tinggal tim yang akan menyusun naskahnya sesuai hasil pembobotan itu. Setelah semuanya klir di daerah, baru kita konsultasikan ke Pemprov. Setelah disetujui di sana, baru akan dibawa ke DPR,” jelasnya.

‎Menurutnya Marthen, saat ini pembahasan terakhir masih berada di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari. Setelah itu, dokumen akan dikonsultasikan ke tingkat provinsi untuk mendapatkan penilaian lanjutan.

‎“Sekarang tinggal menunggu kesiapan panitia untuk ke provinsi. Di sana nanti akan dilakukan pembobotan lagi sebelum diajukan ke DPR. Setelah disetujui, baru turun kembali ke kabupaten,” tambahnya.

‎Terkait substansi dari raperda tersebut, Kepala Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa fokus utamanya adalah memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Manokwari yang belum terdaftar dalam JKN, terutama bagi warga ber-KTP Manokwari.

‎“Kalau yang dijamin secara gratis itu semua pelayanan dasar sudah di-cover oleh JKN. Nah, perda ini akan mengatur hal-hal yang belum dijamin oleh JKN. Misalnya bagi masyarakat yang tidak terdaftar di JKN tetapi ber-KTP Manokwari, mereka tetap akan dibantu oleh pemerintah daerah,” terangnya.

‎Ia menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan semangat program Papua Barat Sehat, namun dengan cakupan yang lebih luas karena tidak hanya menyasar orang asli Papua, melainkan seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari.

‎“Kalau di Papua Barat itu mungkin lebih dominan pada rujukan khusus untuk orang asli Papua. Sedangkan di Manokwari ini sifatnya lebih umum, untuk seluruh masyarakat Manokwari,” pungkasnya. (mel)


Komentar Anda

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses