MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mendorong pembentukan Forum CSR sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung program-program prioritas daerah, termasuk pendidikan dan kesehatan gratis.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manokwari, Richard Alfons, mengatakan forum ini bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan dan program tanggung jawab sosial perusahaan agar lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin mendorong agar CSR tidak lagi bersifat seremonial, tapi mendukung langsung sektor pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Richard dalam Rapat Koordinasi Mitra Pembangunan Daerah, Rabu (12/6/2025)
Ia menambahkan, forum CSR ini akan menjadi ruang diskusi antara pemerintah dan dunia usaha untuk menyusun strategi bersama dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh kolaborasi dengan perusahaan untuk menyukseskan program-program strategis, terutama pendidikan dan layanan kesehatan gratis,” katanya.
Untuk memperkuat pelaksanaan forum tersebut, Pemkab Manokwari akan segera menyusun regulasi sebagai dasar hukum, agar pelaksanaannya memiliki kejelasan dan akuntabilitas.
Sementara itu, Rektor Universitas Kristen Indonesia (UNCRI) Manokwari, Prof. Dr. Roberth K. R. Hammar, menilai bahwa implementasi CSR selama ini sering kali tidak tepat sasaran.
Ia menyebut banyak perusahaan masih menganggap CSR sebagai bentuk sumbangan, bukan strategi pembangunan berkelanjutan.
“Program CSR seharusnya mendukung sektor riil seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini perlu dipahami sebagai kewajiban korporasi, bukan sekadar kegiatan sosial,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi antara perusahaan dan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran atau salah persepsi, seperti menyamakan CSR dengan dana otonomi khusus (Otsus).
Saat ini, Pemkab Manokwari telah membentuk tim khusus untuk menyelaraskan program CSR dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Langkah ini dinilai penting agar CSR dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan krisis sosial dan ekonomi. (mel)
