MANOKWARI, KLIKPAPUA.com- Pembagian lapak pasar sementara di bekas taman besi Sanggeng, sempat diwarnai keributan akibat para pedagang berebut tempat yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Sabtu (20/5/2023).
Pantauan klikpapua.com, sejumlah pedagang tampak menduduki lapak yang mereka inginkan. Bahkan ada yang menuntut karena tidak sesuai nomor yang dibagikan.
Pasar sementara itu, meski telah diresmikan oleh Pj Gubernur Papua Barat bersama Bupati Manokwari pada 8 Maret 2023, Namun para pedagang baru dapat menempati lapak pada Sabtu (20/5/2023).
Yan Ayomi, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Manokwari saat dikonfirmasi terkait pembagian lapak menjelaskan, pembagian lapak telah susuai yang disiapkan pemerintah
“Kita bagi tempat untuk para pedagang agar segera dapat memanfaatkan fasilitas sementara yang ada. Hari ini kita pastikan mereka sudah bisa menempati fasilitas yang ada. Mulai hari ini sudah bisa ditempati,” tuturnya kepada wartawan.
“Pasar sementara ini, dapat menampung sekitar 600 lebih pedagang tenda, dan hamparan 102 pedagang kios,” lanjutnya.
Disebutkan, data pedagang yang diperoleh sebanyak 800 lebih pedagang, dan fasilitas yang disediakan sudah memenuhi syarat semua bisa terakomodir. Namun ada yang meminta diakomodasi satu tempat seperti pedagang dari Pantura.
Pembagian dilakukan langsung ditempat pasar sementara, tidak dapat diwakilkan. “Fasilitas ini sementara dan terbatas, pasar sementara ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pedagang,” ucapnya.
Muhammad Satria Lesmana, sekretaris asosiasi pedagang pasar Sanggeng saat ditemui mengatakan, pemicu keributan tersebut akibat pedagang berebut tempat jualan atau lapak.
“Pembagian lapak ini sempat ribut karena data dari Asosiasi dan dinas perdagangan tidak sinkron. Padahal Asosiasi sudah menyetor data pedagang aktif ke dinas (Disperindag),” ujarnya di lokasi pasar sementara.
Dikatakan, data yang diajukan oleh asosiasi kepada dinas perdagangan tidak sesuai, karena ada permintaan dari warga pedagang Pantura untuk ditempatkan los khusus pedagang asal Pantura sehingga terjadi pergeseran lapak.
Disebutkan bersarkan data Asosiasi, jumlah pedagang yang aktif di pasar Sanggeng sekitar 500 pedagang, dan saat ini membengkak menjadi 900 pedagang.
Akibatnya, pedagang aktif di pasar Sanggeng terdata asosiasi dan selama ini membayar retribusi justru tidak mendapatkan tempat.
Afandi, salah seorang pedagang mengaku telah mendapatkan nomor lapak dari dinas perdagangan. Namun saat pembagian tidak sesuai nomor yang disiapkan pemerintah
“Kita sudah berulang kali dimintai data KTP, KK dan kita sudah dapat nomor, tapi saat pembagian kita digeser tidak sesuai nomor yang dikasi,” ujarnya.
Dia juga mempertanyakan, data yang selama ini diminta oleh pihak dinas perdagangan. Bahkan dia menduga, pembagian lapak tersebut telah dipolitisasi.
“Saya termasuk pedagang aktif membayar retribusi, pembagian seperti ini jangan dipolitisasi,” ungkap dia. (dra)
